Menteri Tri Rismaharini

JAKARTA (XNews.id) – Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diklaim bisa memperberat hukuman bagi pelakunya. Namun, UU itu agak kontradiktif ketika remisi datang. Karena itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memberikan remisi bagi para predator seksual ini. Mereka harus diberi sanksi maksimal sebagai upaya memberi efek jera. ”Saya memohon kepada Bapak Presiden agar nanti para pelaku ini tidak diberi remisi,” ujarnya dalam kunjungannya ke Mapolresta Sidoarjo kemarin (4/9). Risma mengingatkan, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS berlaku sejak disahkan. UU itu dapat digunakan untuk menjerat para pelaku kejahatan seksual. Pada Pasal 11, misalnya, disebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual tidak hanya memperoleh hukuman penjara dan denda, tetapi juga terancam mendapatkan pidana tambahan. ”Akan ditambah hukumannya bila pelakunya adalah keluarga dekat,” tegas Risma. Selain itu, kata dia, UU TPKS bisa menjerat korporasi. Pada Pasal 13 UU TPKS diterangkan, korporasi yang melakukan kekerasan seksual akan dikenai denda Rp 200 juta hingga Rp 2 miliar. Mensos hadir di Mapolresta Sidoarjo untuk menemui korban kekerasan seksual yang masih anak SD. Dia ingin memastikan bahwa pelaku menerima sanksi setimpal. Apalagi, pelakunya adalah ayah tiri korban. Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro yang menemui Risma menjelaskan penanganan kasus tersebut. Korban menyampaikan keengganannya untuk bertemu dengan orang tuanya lagi. Dia merasa sangat trauma. Saat ini korban berada di rumah aman dan didampingi psikolog guna membantu pemulihan trauma. Yang juga menjadi atensi adalah pendidikan korban yang saat ini menginjak kelas VI SD. Dikhawatirkan, hal itu sangat terdampak terhadap kondisi mentalnya.

Risma Minta Jokowi Tak Berikan Remisi untuk Predator Seksual

Menteri Tri Rismaharini