Suharso Diberhentikan dari Ketum PPP

JAKARTA (XNews.id) – Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman M Tokan memastikan, pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum PPP sesuai dengan AD/ART. Keputusan pemberhentian itu dimulai dengan adanya permintaan tiga majelis DPP PPP yaitu Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan dan Majelis Kehormatan yang meminta Suharso mengundurkan diri. Bahkan permintaan itu sudah dikirim tiga kali dengan tidak ada satupun permintaan yang ditanggapi Suharso. Sehingga kemudian muncul fatwa majelis yang memberhentikan Suharso. “Pada 30 Agustus 2022, dengan berat hati Pimpinan tiga Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP, akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan fatwa Majelis, yakni Memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketua Umum DPP PPP, terhitung sejak surat tersebut ditandatangani,” kata Usman kepada wartawan, Senin (5/9). Setelah mengeluarkan fatwa tersebut, kata Usman, ketiga Pimpinan Majelis PPP lalu meminta pendapat hukum kepada Mahkamah Partai PPP sesuai dengan AD/ART PPP, serta meminta Pengurus Harian (PH) DPP PPP untuk segera melaksanakan rapat untuk memilih dan menetapkan pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PP. Hasilnya, pada 2-3 September 2023, Mahkamah Partai PPP menyepakati usulan tiga Pimpinan Majelis PPP. “Kemudian pada 2-3 September bertempat di Bogor, Mahkamah Partai melakukan rapat dan mengeluarkan Pendapat Mahkamah Partai, bahwa menyepakati usulan 3 Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025,” ucapnya. Usman meminta agar pandangan, ucapan, hingga nasehat Pimpinan Majelis PPP diikuti oleh seluruh pengurus, kader dan simpatisan PPP di seluruh Indonesia. Dia mempersilakan, agar jajaran PPP melanjutkan kerja-kerja organisasi dan elektoral seperti biasa setelah resminya keputusan ini. “Sebuah penghargaan yang patut kita sampaikan kepada Bapak yang mulia Almuqarom KH. Mustofa Aqil Siraj selaku Ketua Majelis Syari’ah yang ucapannya, pandangannya, nasihatnya serta fatwanya harus diikuti oleh seluruh pengurus, kader dan simpatisan PPP seluruh Indonesia, karena di tangan para kiai, para ulama dan habaib inilah yg melahirkan PPP dalam rangka turut serta membangun bangsa dan negara yg kita cintai ini,” ujar dia. “Mengimbau kepada seluruh jajaran pengurus dan pejuang Partai Persatuan Pembangunan untuk terus melakukan kerja-kerja organisasi dan kerja electoral,” imbuhnya. Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyatakan, pihaknya akan segera mendaftarkan kepengurusan baru PPP ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam waktu dekat. “Secepatnya setelah hal administratif yang masih ganjel-ganjel, juga menyampaikan keinginannya. Nanti kita selesaikan administratif. Saya kira dalam beberapa hari ke depan ini,” ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9). Anggota Komisi III DPR RI ini pun membantah bahwa partai berlambang Ka’bah yang dinaunginya pecah setelah Mukernas dan mengangkat Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum menggantikan Suharso Monoarfa. Dia menegaskan, hasil Mukernas ini merupakan dorongan dari 30 DPW PPP dalam rangka mengonsolidasikan partai. Setelah Mardiono menjabat Plt Ketum PPP, kata Arsul, posisi Suharso akan ditempatkan dengan jabatan yang terhormat di PPP, tetapi bukan sebagai eksekutif partai. “Saat ini yang diputuskan Mukernas hanya membagi tugas antara Pak Suharso dan Pak Mardiono. Pak Suharso kita ingin agar supaya bisa lebih maksimal lagi membantu presiden sebagai Menteri. Insya Allah tidak, ini sekali lagi bukan perpecahan. Karena antara Pak mardiono dan Pak Suharso ini kan seorang sahabat,” pungkas Arsul.

Majelis Pertimbangan PPP Pastikan Pemberhentian Suharso Sesuai AD/ART

Suharso Diberhentikan dari Ketum PPP