Tag: Ali Baharsyah

JAKARTA (XNews.id) - Aktivis Islam Ali Baharsyah ditangkap Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri pada Jum’at malam, 3 April 2020, setelah sehari sebelumnya dilaporkan Muannas Alaidid. Ali dijerat pidana UU ITE karena menghina Jokowi. Ali dilaporkan Muannas Alaidid yang dikenal sebagai pendukung Jokowi. “Atas kabar laporan tersebut, Bung Ali Baharsyah memberikan kuasa kepada tim advokat dari LBH Pelita Umat untuk antisipasi sehubungan dengan adanya kemungkinan pemanggilan dari penyidik. Rupanya, prosesnya begitu kilat, tanpa panggilan terlebih dahulu Bung Ali Baharsyah langsung ditangkap,” ujar Ketua LBH Pelita Umat Ahmad Khozinudin dalam akun Facebook pribadinya Ahmad Khozinudin, Sabtu (4/4/2020). Ali sendiri diketahui memposting unggahan terkait Jokowi pada 31 Maret lalu. Dalam unggahan video dia berkomentar soal kebijakan Jokowi terkait penanganan corona. "Woi tanya dong, Itu presidennya siapa sih ?Goblok banget dah. Ini lagi ada virus, darurat kesehatan. Kok yang diterapin malah kebijakan darurat sipil ? Emang ada perang, ada kerusuhan, ada pemberontakan ? Heran deh, orang goblok kok bisa jadi presiden. Emang gak ada yang lebih pintar lagi apa ?" demikian kata-kata Ali di video yang tersebar. Menyikapi hal tersebut memancing kritikan dari beberapa pihak termasuk datang dari Penasehat Korlabi/AAB di Jakarta, Dr. H. Eggi Sudjana,. SH.M.Si. Minggu (5/4). Dalam Sebuah Postingan Eggy yang ditangkap media XNews.id. " Dakwah Khilafah Bukan Makar ". tegasnya. Ditambahkan Advokat senior dan Ketua TPUA tersebut, " Perbuatan Makar Alias 'Aanslag' itu dilakukan dengan perbuatan kekerasan. Agar bisa dihukum, ia harus sudah mulai melakukan 'perbuatan pelaksanaan' (uitvoeringshandeling). Lah kalau cuma mendakwahkan (ngomong) Khilafah via sosmed (Facebook dll), mana bisa disebut makar?" jelas Eggi dalam postingan terbarunya. Seperti diberitakan akibat kasus tersebut, Akhirnya, Sah! Mabes Polri mengeluarkan Surat Telegram (ST) terkait penanganan para penyebar hoaks dan penghina presiden saat pandemi virus corona atau Covid-19. Hal tersebut demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama menghadapi bencana non-alam tersebut. Surat Telegram itu bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tanggal 4 April 2020. Dokumen tersebut ditantangani langsung oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Untuk pelaku penyebaran hoaks terkait corona dan kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi pandemi Covid-19, penyidik menggunakan Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Kemudian untuk kasus penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah dikenakan Pasal 207 KUHP. Sementara untuk penipuan penjualan alat kesehatan lewat online terancam Pasal 45 A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Selain itu, Polri juga berkoordinasi dengan para penyedia layanan internet yang akan melakukan perawatan ketahanan akses data selama pandemi virus corona Covid-19. (mi)