Tag: BP2MI

Blitar (XNews.id) – Untuk menghindari perlakukan tidak manusiawi dan eksploitasi kepada para pekerja migrant dinegara tujuan selama ini, maka perlu persiapan pekerja trampil professional, memiliki keahlihan, kemampuan berbahasa, dan kesiapan mental phisik sehingga mereka punya fight sebagai anak bangsa yang mewakili harga diri negara. Hal ini seperti disampaikan Benny Rhamdani, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) disela-sela sosialisasi UU No.18 Tahun 2017 di sekretariat Pertakina, Desa Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar (19/03/2021). "Saat ini tercatat sebanyak 3,7 juta dan total ada 9 juta pekerja migrant diluar negeri. Penanganan pekerja migrant tidak cukup ditangani pemerintah pusat, ada mandate undang-undang kepada daerah maka sinergi kolaborasi memerangi sindikat penempatan ilegal menjadi focus bersama,” ungkapnya. Benny menambahkan, bahwa UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia saat ini lebih progresif dibanding UU yang lama. “Ini sangat progresif dulu perlindungan hanya kepada pekerja migrant, namun sekarang kepada pekerj migrant dan keluarganya sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam perlindungan negara,” ujarnya. Masih kata Benny, perlindungan bukan hanya perlindungan phisik, tapi juga perlindungan ekomomi, sosial dan hukum. “Langkah-langkah pemberdayaan juga kita lakukan, mereka berhimpun dalam komunitas, grup seperti Pertakin, kita berikan akses permodalan, pemasaran hasil produk dan menejemen kewirausahaan agar mereka diberikan literasi keuangan,” jelasnya. Benny juga berharap pemerintah daerah lebih peduli kepada pekerja migrant dalam hal politik anggaran. Ia memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Blitar yang telah menganggarkan 50 juta untuk buruh migrant sesuai mandate undang-undang. “Kami tidak melihat besar kecil anggaran tapi ukuran kami ada politik anggaran, ada good will untuk pekerja migran dari pemerintah daerah itu yang kami apresiasi, meskipun selama ini permasalahan pekerja migrant banyak ditangani oleh pemerintah pusat” pungkasnya.