Tag: BPPT

Jakarta, Xnews.id - Menko Kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Panjaitan mendorong BPPT sebagai bagian dari Lembaga Penyelenggara Iptek untuk berperan aktif dalam upaya implementasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) sebagai bentuk ketahanan perekonomian menghadapi ketidapastian ekonomi global, disamping membangkitkan nasionalisme. Hal tersebut disampaikan saat memberikan kata sambutan dalam Rapat Kerja Nasional BPPT tahun 2021, di Auditorium BPPT Jakarta, Selasa (09/03). Merujuk pada kondisi yang ada, Luhut menyampaikan bahwa BPPT perlu membuat suatu program yang bertujuan untuk mendorong implementasi P3DN dapat berjalan maksimal. Pemerintah, menurut Menko Marves melalui berbagai regulasi yang ditetapkan telah berupaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan nilai tambah yang ujungnya dapat berkontribusi positif terhadap pemulihan ekonomi. Dalam upaya tersebut berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan industri diajak untuk turut serta berupaya menciptakan kemandirian bangsa. Luhut juga menyatakan bahwa kontribusi ekonomi Indonesia dari lima sektor pembangunan saat ini mengalami tingkat kontraksi yang semakin membaik. "Sektor yang menunjukan peningkatan adalah sektor informasi dan komunikasi dan jasa kesehatan, karena masyarakat meningkatkan penggunaan kerja jarak jauh melalui internet, dan penanganan COVID19", jelasnya. Menko juga mengapresiasi kerja keras anak bangsa melalui upaya inovasi teknologi BPPT yang mampu menghasilkan produk berkualitas yang membanggakan. Kemandirian teknologi terutama pada implementasi program prioritas nasional seperti food estate harus diperkuat dan disegerakan, agar memiliki daya saing lebih dibandingkan produk impor. "Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, BPPT harus sukses melakukan reverse engineering pada teknologi kemaritiman dan transformasi digital dengan menambahkan sentuhan inovasi. Saya akan mendukung melalui koordinasi aturan hukum dan pendanaan yang dibutuhkan untuk menguatkan peran BPPT dalam menciptakan ekosistem pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi maju", tutup Luhut. Sementara itu Kepala BPPT, Hammam Riza dalam penutupan Rapat Kerja Nasional BPPT tahun 2021 mengatakan bahwa UU Sisnas Iptek no. 11 Tahun 2019 menjadi dasar eksistensi BPPT dalam upaya penguatan inovasi teknologi dan meningkatkan peran pengkajian dan penerapan teknologi. Dalam arahan Presiden Jokowi kemarin dalam pembukaan Rakernas BPPT Tahun 2021, BPPT perlu melakukan perburuan inovasi, BPPT perlu juga melakukan akuisisi teknologi maju untuk upaya pemulihan ekonomi nasional serta melakukan reverse engineering dengan mengedepankan seluruh upaya untuk menghasilkan produk dalam negeri. "Di tahun 2021 ini BPPT akan berburu inovasi di 8 bidang fokus teknologi dengan terus mengedepankan juga P3DN, serta melaksanakan transformasi digital dan kemampuan untuk memanfaatkan media 4.0 dalam menyuarakan hasil-hasil inovasi di berbagai fokus bidang teknologi," jelas Hammam. Tahun ini secara khusus BPPT diharapkan berhasil mengimplementasikan Ina TEWS, yang ditandai dengan peluncuran Ina Buoy pada hari ini (9/03) di Selatan Malang. Nantinya pemasangan Ina Buoy akan dilanjutkan dengan 7 hingga 9 lokasi lainnya. BPPT juga memasang Ina CBT, dimana tsunami sensor akan ditanam di submarine kabel yang ada di dasar laut. Tahun ini juga BPPT berencana akan menerbangkan perdana drone Puna MALE hasil pengembangan konsorsium PUNA. Di bidang energi terbarukan BPPT ingin berhasil menghilirisasi PLTP Geothermal skala kecil. BPPT juga sedang berupaya mengejar inovasi di bidang energi hijau (green fuel) dengan memanfaaatkan SDA Indonesia yang begitu luas seperti kelapa sawit untuk menghasilkan bio crude oil dan B100 atau ethanol E100 sebagai bahan bakar minyak nabati menggantikan minyak fosil sehingga Indonesia memiliki keunggulan dalam energi ramah lingkungan. Selain berhasil memafaatkan SDA, sekaligus juga mampu mengatasi impor BBM," ungkapnya. Bidang Teknologi Informasi dan Elektronika, Kepala BPPT juga berharap lembaganya akan berhasil melaksanakan upaya SPBE sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 yang mengedepankan aplikasi dan infrastruktur SPBE yang digunakan oleh seluruh K/L dan Pemda dalam melaksanakan upaya Reformasi Birokrasi sekaligus mengedepankan peran mengintegrasikan data. Menjawab apa yang diisyaratkan oleh Presiden terkait membangun kecerdasan teknologi, khususnya kecerdasan artifisial untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. BPPT melalui Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial (PIKA) memiliki misi untuk fokus pada 4 bidang area, pertama etika dan kebijakan, data dan infrastruktur, pengembangan talenta KA, serta bagaimana membangun industrial innovaton yang mengacu pada 5 bidang prioritas. Termasuk bagiamana teknologi KA akan dimanfaatkan di Ibukota negara baru. Ekosistem inovasi yang akan dibangun adalah bagaimana kita menghasilkan produk yang dihasilkan oleh industri nasional, karya anak bangsa, kemudian didanai secara nasional. Ini menjadi suatu orkestrasi, dimana diharapkan BPPT mampu menjadi otak pemulihan ekonomi nasional dan menjadi lembaga extraordinary. Kita ingin Indonesia menjadi negara yang maju dengan ekonomi berbasis inovasi. Tentunya ini adalah sebuah perjalanan yang dimulai satu langkah kemudian lari mengejar cita-cita itu. "Melalui Transformasi Digital memungkinkan semua orang berpartisipasi dalam ekosistem inovasi ini. BPPT akan berupaya mengajak semua pihak baik di kota besar hingga pulau terluar. Tidak boleh ada pihak yang tertinggal. No one left behind dalam upaya pemulihan ekonomi melalui ekosistem inovasi ini," tegas Hammam.