Tag: Buduk Asu

Jakarta, (XNews.id) - Pakar pariwisata sekaligus Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan beberapa pembenahan di sektor pariwisata, salah satunya berfokus pada daya tarik pariwisata. Hal ini ia utarakan terkait dengan kesiapan pemerintah dalam menghadapi kondisi pariwisata Indonesia paska pandemi Covid-19. Ia mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali penentuan 10 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 5 Destinasi Super Prioritas. "Pemerintah harus mengevaluasi hal ini dengan berfokus pada daya tarik bagi pengunjung masing-masing destinasi sesuai dengan kearifan lokal," kata Azril saat dihubungi (XNews.id) Minggu (13/12/2020). Menurutnya, pemerintah perlu memerhatikan aspek keunikan dan keotentikan yang ada pada setiap destinasi wisata. Salah satunya dengan mengembangkan desa wisata yang mengutamakan masyarakat kecil sebagai pemilik. Menurut Azril, pemerintah selama ini kurang memerhatikan masyarakat kecil dalam hal pembangunan pariwisata lokal. "Maka sebaiknya kembangkan desa wisata yang benar-benar masyarakat yang memiliki, bukan investor. Biar masyarakat tidak cuma jadi penonton," tuturnya. "Contoh Offroad Lereng Gunung Arjuna, dan puncak Buduk Asu yang berada di Wilayah Kabupaten Malang, para wisatawan sudah mulai berdatangan, dan banyak yang melakukan Camping di sana," terangnya. Selama ini, menurut Azril, pemerintah ada kekeliruan mengartikan attraction sebagai atraksi. Dalam pariwisata Indonesia, beberapa tahun belakangan ini pemerintah menggaungkan konsep 3A wisata, yaitu attraction (atraksi), access (akses), dan amenity (amenitas). "Padahal attraction itu artinya daya tarik, bukan atraksi. Sementara atraksi itu kan pertunjukkan," tambahnya. Ia mengatakan syarat untuk fokus pada daya tarik pariwisata adalah meluruskan arti dari attraction agar diterjemahkan sebagai daya tarik, bukan atraksi. Selain itu, Azril juga menyoroti mengenai target pariwisata Indonesia. Ia mengatakan saat ini seharusnya target pariwisata tidak lagi pada jumlah wisatawan khususnya wisatawan mancanegara, melainkan kualitas. "Harusnya seperti itu, dengan melihat kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tenaga kerja yang bisa diserap oleh sektor pariwisata, dan investasi pada sektor pariwisata," katanya, (Ardy)