Tag: Bupati Aceh Selatan

Tapaktuan (XNews.id) - Ketua Lembaga Bantuan Hukum Jendela Keadilan Aceh (LBH JKA) Muhammad Nasir, SH menilai Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Selatan Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Data Penerima Bantuan Corona Virus Desease 2019 Dari Pemerintah Aceh di Kabupaten Aceh Selatan rancu. Pasalnya,Hal ini tidak sesuai dengan data yang diucapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan Bahwa jumlah penerima bantuan sembako akibat dampak Covid-19 di Aceh Selatan berjumlah 18.000 penerima (sumber dana Pemkab Aceh Selatan) dan 5.933 penerima (sumber dana Provinsi) namun faktanya hanya 5.933 penerima saja yang direalisasikan. "Padahal Pemkab Aceh Selatan berjanji menyalurkan bantuan tersebut secara serentak dengan prioritas bantuan dari Pemkab Aceh Selatan terlebih dahulu disalurkan," kata Muhammad Nasir, SH Ketua Lembaga Bantuan Hukum Jendela Keadilan Aceh (LBH JKA) dalam rilisnya yang dikirimakan kepada wartawan, Rabu (22/04/2020). Kita juga mempertanyakan sikap Pemkab Aceh Selatan dalam hal ini Dinas Sosial apa dasar menggunakan pilar sosial sebagai penginput data dan kenapa tidak ada koordinasi pilar sosial dengan pemerintahan di Gampong terkait penetapan penerima sembako bantuan Provinsi Aceh ini. Kita melihat kejadian hari ini di Aceh Selatan nampaknya Dinas Sosial tidak siap dan tidak bekerja maksimal Lebih lanjut,Nasir menjelaskan Berdasarkan data yang dimiliki oleh LBH JKA melalui Ketua Advokasi, Investigasi dan Monitoring Revi Afrizal, SH bahwa terjadi ketidak singkronan data penerima paket sembako. Hal ini lantaran hasil investigasi dan monitoring lapangan di beberapa Gampong dalam Kecamatan berbeda penyebab utama data yang dikeluarkan Pemkab Aceh Selatan adalah akibat mencomot data lama sebelum Covid-19. Hal ini terungkap saat dikonfirmasi di beberapa gampong bahwa Pemkab Aceh Selatan melalui dinas terkait tidak pernah datang maupun menyurati gampong untuk mengusulkan nama-nama masyarakat yang kategori ekonomi lemah dan terdampak Covid-19 selain penerima PKH dan BPNT tapi malah menggunakan metode pilar sosial yang melakukan input data mandiri tanpa koordinasi dengan pemerintahan gampong, padahal data valid ada pada pemerintah gampong itu sendiri. "Faktanya nama masyarakat yang ditetapkan dalam lampiran SK tersebut merupakan data lama dan diinput oleh pilar sosial. Sehingga data baru yang dimiliki gampong tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh pilar sosial serta menyalahi instrumen peraturan penerima sembako akibat Covid-19 yang disebutkan pemerintah pusat,"ujarnya. Hal lain yang disayangkan adalah ada Gampong yang malah tidak dapat bantuan sama sekali dalam lampiran SK tersebut dikarenakan pilar sosial daerah setempat tidak menginput data, serta adanya indikasi nama perangkat gampong yang ternyata juga tertera dalam daftar penerima. "Hal semacam ini tentunya sangat disayangkan dan berpotensi menimbulkan masalah sosial. Kejadian hari ini merupakan insiden buruk berkenan kinerja Pemkab Aceh Selatan yang kami nilai tidak teliti dan tidak maksimal dalam bekerja karna data valid itu ada pada Pemerintahan Gampong bukan melalui pilar sosial semata apalagi tidak ada koordinasi,"katanya. Lebih lanjut Pihaknya, juga mempertanyakan terkait pernyataan Kepala Dinas Sosial Aceh Selatan tentang jadwal pembagian sembako, hal ini dikarenakan Pemkab Aceh Selatan akan menunda sementara penyaluran sembako bantuan Pemerintah Provinsi Aceh dan akan menyalurkan dulu bantuan sembako milik Pemkab Aceh Selatan. Karena faktanya SK yang keluar sumber bantuan merupakan dari Provinsi Aceh dan nama yang didalam lampiran SK juga tidak singkron. Jangan sampai bantuan sembako milik Pemkab Aceh Selatan juga menggunakan data dan metode pendataan yang sama itu celaka dua belas namanya ujar Nasir. "Kita berharap dinas terkait dapat membantu kerja Pemkab Aceh Selatan dalam menangani Covid-19 ini, jangan sampai malah memperburuk citra Pemkab Aceh Selatan sendiri. Karena sangat banyak pekerjaan Pemkab terkait Covid-19 ini belum maksimal setidaknya dinas terkait harus lebih fokus dan maksimal dalam bekerja,"pintanya. Nasir melanjutkan bahwa LBH JKA selalu memantau kebijakan pemerintah terkait penyelesaian Covid 19 ini, kita berharap masalah teknis ini diselesaikan secepatnya dan meminta DPRK Aceh Selatan untuk bersuara karena instrumen pengawasan ada pada mereka agar kejadian ini tidak terulang kembali. Nasir juga menyentil terkait SK yang beredar seakan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu bukan satu kali saja terjadi kesalahan penulisan isi SK di Pemkab Aceh Selatan, menurutnya rujukannya gunakan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-undang dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah agar hal demikian tidak terulang lagi. "Mengingat ini menyangkut hajat hidup masyarakat jika itu positif tentu kita mendukung, namun jika itu keliru tentu juga kita beri masukan,"pungkasnya. Sementara,Kepala Dinsos Aceh Selatan, Zubir Efendi S.Pt, yang dikonfirmasi wartawan melalui telpon mengatakan,Pihaknya sudah bekerja semaksimal mungkin,mengenai data penerima bantuan dampak Corona Virus Desease,Aceh Selatan mendapatkan nomor urut 3 bantuan terbanyak seluruh Aceh dari anggaran APBA Provinsi Aceh. "Kita sudah bekerja semaksimal mungkin, untuk bantuan dari sumber APBA kita mendapatkan kuota sebanyak 5.933 untuk masyarakat Aceh Selatan.Menghindari riak masyarakat dan meratakan batuan tersebut kita sudah kordinasikan sama Plt Bupati untuk di anggarkan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah menyiapkan anggaran untuk 18.000 lagi peneriman bantuan sembako tersebut," kata Zubir Efendi. Pihaknya menjelasakan,Penaganan Covid-19 ini duluan Pemerintah Aceh menggangarkan angaran karna kuota kita dapat kecil di Aceh Selatan sedikit takut kita ada keributan di Masyarakat nantinya.Maka itu Pemerintah Daerah Aceh Selatan menyiapkan anggaran 18.000 lagi untuk bantuan sembako supaya dapatnya merata. Lebih lanjut,Zubir Efendi membantah bahwasannya data yang dikirimakan ke Pemerintah Provinsi itu data lama.Sebab,data sebanyak 5.933 orang berdasarkan data baru yang dikirimkan apalagi data tersebut dikirim melalui sistem online.Sementara,untuk data dari APBK sebanyak 18.000 itu untuk penambahan di data oleh Keuchik Masing-masing Desa. "Kalau data yang kita kirim ke Provinsi Aceh itu petugas kita tidak sempat berkodinasi dengan Keuchik.Sebab,waktu yang di berikan oleh Pemerintah Aceh hanya 2 hari dan kuota yang diberikan untuk aceh selatan juga terbatas dan data penerima bantuan tersebut yang tidak menerima PKH dan BPNT," ucapnya. Kalau ada nama perangkat desa yang dapat bantuan itu mungkin petugas kita salah entri data karna mengingat waktu yang diberikan oleh Pemerintah Aceh sangat singkat nanti akan kita cek lagi. Perlu di ketahui untuk bantuan sembako yang bersumber dari APBK sebanyak 18.000 itu kita sudah kordinasi dengan keuchik datanya kita ambil dari Keuchik masing- masing Desa,bagi yang tidak ada nama nantinya tanyakan langsung sama keuchiknya. "Dalam hal penyalurannya,untuk menghindari keributan lagi,setelah rapat dengan Forkompimda kita sepakat untuk dibagikan serentak baik itu bantuan dari APBA dan APBK supaya sama-sama dapat sehingga terkafer semua masyarakat Aceh Selatan," pungkasnya.