Tag: Dedi Iskandar Batubara

Medan, (XNews.id) - Penyegelan pabrik pakan ternak PT Anugrah Prima Indonesia yang berada di kawasan Industri Medan (KIM) tepatnya di Jalan Pulau Nusa Barung Blok I- 5 karena adanya keluhan warga menjadi sorotan publik. Dalam diskusi publik bertemakan Pabrik disegel, Pengusaha bingung ! Bagaimana sih prosedurnya? yang dilaksanakan Pegiat media sosial (Medsos) mediagramindo pada Rabu (11/5/2022) terungkap beberapa hal yang diduga tidak sesuai prosedur dalam penyegelan oleh Pemko Medan yang saat itu dilakukan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman. Itu dikatakan oleh Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum USU Dr. Zulfirman SH. MH, Padahal, Standard Operasional Prosedur sebagai kontrol bagi penguasa atau pemerintah supaya tidak melampaui batas kewenangannya. "Ada Standard Operasional Prosedur (SOP) tidak sesuai dalam hal penyegelan ini. Standard Operasional Prosedur yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia dalam hal penyegelan, SOP inilah sebagai kontrol bagi penguasa agar penguasa dalam melakukan kewenangannya tidak melampaui batas kewenangannya," ungkap Dr Zulfirman dalam diskusi yang digelar di kawasan Jalan dr Mansyur. Yang mana SOP yang dimaksud Zulfirman dalam dugaan kasus pencemaran udara, pemerintah melalui pengawas lingkungan seyogyanya dalam rangka adanya aduan dari masyarakat soal pencemaran udara itu dia harus pertama sekali melakukan peringatan tertulis kepada pengusaha. "Itu wajib, kenapa ini diperlukan. supaya penguasa tidak menjalankan kewenanganya secara berlebihan atau melampaui tolak ukur yang ditentukan Undang Undang," katanya lagi. Dalam Undang aundang Lingkungan Hidup ada ketentuan Undang Undang yang menyatakan bahwa pemerintah melalui pengawas lingkungan hidup bisa melakukan penghentian kegiatan suatu usaha. "Yang jadi pertanyaan, bagaimana kah kewenangan itu dijalankan. Itu jadi problem dan itu yang selalu dalam prakteknya terjadi bias. Penguasa selalu mengedepankan kekuasaan dalam hal seperti itu. Dalam kasus pencemaran udara, tanah dan air, menurut ketentuannya perlakuannya tidak sama dalam penyegelan," jelasnya. Selain itu, menurutnya meski ada koordinasi dengan pihak pengelola KIM. Karena pabrik itu berada di Komplek KIM yang memang penggunaanya khusus ditujukan untuk industri. "Setahu saya KIM itu kawasan industri, tidak ada pemukiman. Kok ada masyarakat yang keberatan? Penyegelan itu harus dihadiri berbagai pihak. Penyegelan itu harus disaksikan oleh si pengusaha termasuk masyarakat yang keberatan. Aaya gak tau bagaimana yang terjadi pada bapak tapi ini SOP," ujar Zulfirman. Lebih lanjut, Zulfirman mengatakan satu-satunya upaya untuk membela diri dengan melakukan gugatan perdata terhadap pemerintah. "Pemerintah juga dapat digugat secara hukum sebab pemerintah tidak kebal hukum. Negara kita adalah negara hukum oleh karenanya masyarakat umum dan pemerintah sama dimuka hukum. Pemerintah dapat digugat karena membuat kebijakan yang salah. Dalam kasus ini karena Pemko Medan melakukan penyegelan pabrik yang mengakibatkan barang-barang yang ada di dalam pabrik menjadi hilang," pungkasnya. Sementara itu, Anggota DPD RI Dedi Iskandar Batubara mengatakan, ia melihat penguasa atau pemerintah salah dalam menginplementasikan kewenangannya. Menurutnya, dalam hal ini pemerintah lebih mengedepankan kekuasaannya. Dia juga menyayangkan ketidak hadiran Pemko Medan atau yang mewakili dan pengelola Kawasan Industri Medan atau yang mewakili saat digelarnya diskusi. Sebab, menurutnya komponen inilah yang dapat mengurai dan menjelaskan SOP penyegelan sebenarnya. "Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2003 junto no 18 Tahun 2021 terkait dengan penyegelan, yang dimaksud penyegelan adalah mengeluarkan secarik kertas atau tanda bahwa dimana kemudian area atau wilayah penyegelan itu dilindungi dan tidak bisa bergerak karena seluruh area yang disegel itu bisa merupakan alat bukti untuk tindakan selanjutnya," jelas Dedi Iskandar. Dedi menyatakan, Pemko Medan dalam kasus ini berhasil melakukan penyegelan. tetapi tidak berhasil mengamankan yang disegel didalamnya. "Ini kesalahan, sebab apabila berani disegel maka harus berani melindungi yang di dalamnya," tandas Dedi. So Huan pemilik pabrik mengatakan, penyegelan pabriknya terkesan semena-mena, disegel dengan alasan keluhan Masyarakat tanpa ada surat penyegelan yang mereka terima. "Tanpa basa-basi dan dasar hukum yang jelas, tanpa berita acara penyegelan PT Anugrah Prima Indonesia disegel oleh Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman”katanya dengan nada kecewa. Perusahaan, kata So Huan, telah membuktikan ketaatannya kepada hukum yang berlaku. Semua perizinan dan dokumen yang diminta oleh pemerintah. Apabila ada yang kurang, mereka juga siap untuk melengkapi. Padahal, usaha mereka sejalan dengan semangat pemerintah untuk kurangi impor pakan ternak. Yang mana mereka memanfaatkan bulu ayam yang selama ini hanya jadi limbah diolah menjadi pakan ternak. "Dengan hadirnya teknologi pengolahan bulu ayam yang kami miliki, justru sangat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan limbah di Kota Medan, khususnya limbah bulu ayam. Upaya kami dalam memanfaatkan limbah industri dalam memproduksi pakan ternak sangat sejalan dengan semangat melestarikan fungsi lingkungan hidup, sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup,”jelasnya. Dalam sehari, mereka bisa mengolah 12 ton bulu ayam menjadi pakan ternak. Dampak positif langsung yang dirasakan masyarakat dengan berdirinya pabrik ini adalah bertambahnya pemasukan pedagang ayam dari limbah bulu ayam, yang dulunya terbuang sekarang memiliki nilai ekonomi. "Terbukanya peluang kerja dan menambah pendapatan daerah kota Medan juga mengurangi ketergantungan impor bahan baku pakan ternak dari luar negeri," tandasnya.