Tag: Dewan pers

Sumenep (Xnews.id) - Penganiayaan terhadap para jurnalis atau wartawan sudah bukan hanya terjadi satu kali saja. Hampir setiap tahun, Dewan Pers merilis kasus dugaan penganiayaan terhadap para kuli tinta itu. Penganiayaan dan ancaman baru-baru ini dialami jurnalis Tempo, Nurhadi saat sedang melakukan investigasi dalam sebuah kasus korupsi di Surabaya beberapa waktu lalu mendapat perhatian dari berbagai elemen. Tak hanya dari kalangan sesama jurnalis saja, namun juga upaya membela para pekerja pers itu datang dari praktisi hukum. Mereka ikut berkomentar ihwal penganiayaan yang dialami insan pers ini. Salah satu praktisi hukum asal Sumenep, Zamrud Khan mengatakan, perbuatan penganiayaan atau kekerasan pada jurnalis adalah perbuatan atau tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi dalam hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. "Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pers no 40 tahun 1999 tentang Pers," kata Zamrud, yang juga lawyer di Azam Khan & Partners. Menurut mantan Bawaslu Sumenep itu, selain telah menghalangi kerja seorang jurnalis, perbuatan tersebut juga masuk pada pelanggaran hak asasi sebagai mana diatur pada undang-undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. "Kejadian ini tidak boleh kabur, tetapi harus terang benderang. Sehingga Asas Equality before of Law harus terwujud kepada siapapun juga," tegasnya. Selain itu, Polri dalam hal ini harus hadir dan ada ketika seorang jurnalis didalam ancaman. Sebab, kata Zamrud, Polri adalah sebagai Pengayom Masyarakat. "Negara itu ada karena Jurnalis, bayangkan apabila Jurnalis itu tak mau bekerja demi pekerjaannya apa yang akan terjadi," imbuhnya. Apalagi, lanjut Zamrud, kasus yang di investigasi jurnalis Tempo tersebut adalah kasus Korupsi. Menurutnya, korupsi menjadi atensi bersama, tidak hanya bagi Penegak Hukum tetapi semua pihak. "Oleh karenanya juga korupsi itu disebut juga sebagai kejahatan kemanusian," jelasnya. "Untuk itu harapannya kasus ini segera terungkap sebab kasus ini dalam pengungkapannya tidak sesulit kasus Terorisme," tandasnya. Dikutip dari sejumlah media, jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji. Pasalnya, sebelum itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan Angin sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Meski Nurhadi sudah menjelaskan statusnya sebagai wartawan Majalah Tempo yang sedang menjalankan tugas jurnalistik, namun pengawal Angin tetap merampas telepon genggam Nurhadi dan memaksa untuk memeriksa isinya. Tak hanya itu, Nurhadi juga ditampar, dipiting dan dipukul di beberapa bagian tubuhnya untuk memastikan bahwa ia tidak melaporkan hasil reportasenya, dia juga ditahan selama dua jam di sebuah hotel di Surabaya.