Tag: Dugaan korupsi

Medan, (XNews.id) - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) diminta untuk menghadirkan seluruh oknum pejabat berwenang yang diduga terlibat dalam dugaan kasus korupsi pencairan kredit senilai Rp39,5 miliar di BTN Kantor Cabang Medan ke pengadilan. Tak hanya oknum pejabat di bank plat merah itu, tetapi juga Direktur PT. Krisna Agung Yudha Abadi (PT. KAYA) sebagai debitur dan Direktur PT. Agung Cemara Realty (PT. ACR). Desakan itu datang dari Pemuda LIRA Kota Medan yang menduga ada hal janggal dalam penanganan dugaan kasus korupsi yang merugikan negara itu. Tujuannya, guna membuka tabir kejahatan perbankan dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Republik Indonesia, khususnya Kota Medan. "Berdasarkan penelusuran dan investigasi Tim Pemuda LIRA Kota Medan, ada manipulasi data pada proses pencairan kredit modal kerja konstruksi yasa griya (KMK-KYG). Yang mana saat ini telah menjadi salah satu modus kejahatan perbankan," kata Koordinator Tim Investigasi Pemuda LIRA Kota Medan Andrian Siagian di PN Medan, Senin (11/7/2022). Sebelum permohonan kredit disetujui dan dicairkan, kata Andrian Siagian, standar operasional prosedur (SOP) perbankan mengharuskan dilakukannya legal meeting. Yang mana legal meeting ini melibatkan pejabat berwenang di pihak bank. "Seharusnya, unsur pimpinan di BTN Kantor Cabang Medan, termasuk pejabat analis perkreditan, lebih dulu diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang mereka ambil. Dalam proses peradilan hingga sejauh ini baru menghadirkan Notaris Elviera sebagai terdakwa. Kami menggarisbawahi ini sebagai sebuah kejanggalan," tegas Andrian. Namun, nyatanya status terdakwa disematkan pada Notaris Elviera. JPU menduga Elviera membuat surat keterangan atau covernote nomor: 74/EA/Not/DS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang mana surat itu menerangkan bahwa seolah-olah terdakwa sudah menerima seluruh persyaratan untuk balik nama 93 SHGB. Sehingga kredit modal kerja konstruksi kredit yasa griya (KMK-KYG) dari PT BTN Kantor Cabang Medan dapat dicairkan untuk PT KAYA. Pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (11/7/2022). Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Immanuel Tarigan menghadirkan, eks Kepala Cabang BTN Medan 2013 - 2015 Ferry Sonefille, Canakya Suman selaku Direktur PT. Krisna Agung Yudha Abadi (PT. KAYA) dan Sayang Sutomo sebagai penghubung antara debitur dengan pihak bank. Pada sidang itu, Hakim Ketua Immanuel Tarigan mempertanyakan mekanisme pemberian kredit kepada debitur kepada eks Kepala Cabang BTN Medan 2013 - 2015 Ferry Sonefille. "Apakah bapak ada menyutujui pengajuan kredit PT Kaya?," tanya Immanuel Tarigan. Ferry menjawab bahwa dirinya hanya memberi rekomendasi terkait dengan pengajuan tersebut ke pusat. "Saya hanya memberi rekomendasi, penyetujuannyabada di pusat," jelas Ferry. Hakim pun menanyakan perihal 93 sertifikat tanah yang menjadi agunan kredit. Apakah sertifikat itu ada saat legal meeting. "Pada legal meeting bapak ada liat gak 93 sertifikat itu?. Yang dijadikan jaminan itu adalah sertifikat, bukan berita acara, bukan cover note, itu fisik yang 93 itu harus ada," kata Immanuel. Ferry menjawab, saat itu 93 sertifikat itu dibawa namun dirinya tidak melihat dan mengeceknya. "Waktu legal meeting ada pak, tapi saya tidak lihat. Tidak perlihatkan, saya dasarnya ada serah terima dari canakia ke Dewo dan ke notaris," terang Ferry. Ferry menyatakan, bahwa pihaknya memiliki peran masing-masing dalam proses pengecekan pengajuan kredit. Dirinya memberi rekomendasi dan mengirimkan ke pusat untuk keputusan cair atau tidaknya pengajuan kredit.