Tag: Dugaan Pengoplosan Elpiji

Simalungun, (XNews.id) - DPRD Simalungun menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Simalungun dan Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Edsa Peduli, Kamis (14/4/2022). RDP tersebut, membahas dugaan pengopolsan dan distribusi gas elpiji subsidi ke tabung nonsubsidi 5,5 Kg, 12, Kg, dan 50 Kg. Dalam aktivtas ilegal tersebut, diduga melibatkan PT Horas Tehnik Jaya Gas (PT HTJG). Rapat yang dihadiri oleh Ketua Komisi II DPRD Simalungun Maraden Sinaga juga dihadiri LBH Perjuangan Keadilan sebagai kuasa hukum pelapor. Dalam RDP tersebut, Komisi II DPRD Simalungun mendengarkan keterangan dari pelapor yang telah melakukan penelusuran dan mengumpulkan bukti-bukti. "Kami mau melaporkan soal adanya indikasi pengoplosan dan penyaluran gas elpiji subsidi menjadi non subsidi yang diduga dilakukan oleh PT Horas Tehnik Jaya Gas," ujar perwakilan Edsa Peduli, Hendro S Sidabutar, Kamis (14/4/2022) di ruangan rapat Komisi II DPRD Simalungun. Selain itu, berdasarkan penelusuran mereka, PT HTJG menjual gas hasil oplosan lebih murah kepada pelanggannya. Dimana harga resmi pembelian refill elpiji 50 Kg PT HTJG ke PT. Pertamina (Persero) seharga Rp. 634.170. "Mereka menjualnya lebih murah seharga Rp615 ribu. Kan tidak mungkin dia (PT Horas) jual rugi," tambah Hendro S Sidabutar. PT HTJG, lanjutnya, diduga membeli elpiji 50 Kg dari distributor tidak resmi yang berada di Mabar. Elpiji itu dibeli seharga Rp450 ribu per tabung. Sementara PT HTJG menjual dengan harga Rp615 ribu. "Kok bisa dia dapat harga murah? Berarti dia mendapatkan keuntungan sebesar Rp165 ribu per tabung," jelasnya. Sementara itu, pihak LBH Perjuangan Keadilan yang diwakili oleh Fransiskus Silalahi mengungkapkan, dari temuan mereka ada perbedaan segel plastik atau plastic wrap elpiji 12 Kg resmi dan yang dijual oleh PT HTJG. Dimana pada tabung 50 Kg, segel plastik tabung yang dibeli dari gudang PT HTJG terlihat lebih pendek moncongnya. Selain itu, warnanya terlihat lebih kusam. "Bahan kualitas segel orange terlihat lebih rendah dibandingkan elpiji 50 Kg produksi SPPBE PT. Sumber Wijaya Perdagangan. Segel timah juga terlihat berbeda karena SPPBE PT. Sumber Wijaya Perdagangan mengunci dengan menggunakan tang biasa. Sedangkan segel timah yang dibeli dari gudang PT. Horas Teknik Jaya Gas terlihat ada inisial yang dicetak menggunakan tang khusus," papar Fransiskus sambil menunjukkan contoh segel serta segel plastik palsu dan asli yang dibawanya. Berdasarkan penjelasan kedua pelapor, Kabid Pengawasan dan Perlindungan Konsumen, Disperindag Simalungun Vauzi H Sidabalok yang hadir dalam RDP membenarkan bahwa praktik yang dilakukan PT HTJG diduga sudah melanggar aturan. "Jadi apa yang dilakukan (PT HTJG) sudah melanggar. Ada aturan resmi dari pihak pertamina mengenai barcode dan kemasan," ungkapnya. Ia mengatakan, apa yang disampaikan dalam RDP akan menjadi perhatian pihaknya dan di tindak lanjuti dengan pengecekan ke agen-agen gas elpiji nonsubsidi yang ada di Simalungun bersama Pertamina. Pertamina, lanjutnya, selaku produsen gas elpiji yang bisa secara sah mengecek keaslian gas elpiji yang beredar. "Sering kami temukan dari pengaduan masyarakat adalah gas 3 Kg oplosan, saat ditimbang beratnya tidak sesuai. Kemudian segelnya tidak rapat dan bisa diputar dan karetnya agak penyot," beber Vauzi. Vauzi juga mengungkapka bahwa, beberapa hari lalu pihaknya melakukan rapat dengan Pertamina membahas penambahan kuota personel dan membentuk tim untuk menangani gas yang nonsubsidi. Namun, dirinya menyayangkan pihak PT HTJG dan Pertamina tidak dihadirkan dalam RDP yang berlangsung sekitar satu jam setengah itu Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II DPRD Simalungun Maraden Sinaga mengatakan, RDP yang digelar bertujuan meminta penjelasan dari pihak pelapor dan Disperindag Simalungun. Setelah mendengar keterangan dan masukan pada RDP ini, Maraden akan mengeluarkan rekomendasi untuk memanggil pihak PT Horas dan Pertamina pada RDP selanjutnya yang dilaksanakan pekan depan. "Akan kita panggil pihak PT Horas Teknik Jaya Gas dan Pertamina Kamis minggu depan," ujarnya sembari menutup rapat RDP ini. Ia juga mengimbau kepada kedua pelapor untuk membawa bukti-bukti lainnya dalam RDP selanjutnya. Agar menjadi bahan acuan saat pihak PT HTJG dan Pertamina hadir.