Tag: Eggi Sudjana Mastal

JAKARTA (XNews.id) - Di tengah seluruh komponen bangsa sedang berjuang bahu-membahu memerangi Covid-19, tiba-tiba menyeruak ke tengah publik adanya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Namun tidak berselang lama terjadi penolakan RUU HIP di berbagai kalangan. Apa sesungguhnya yang terjadi? Ada apa di balik RUU HIP ini dan bagaimana kita seharusnya mengambil sikap? " DUGAAN TINDAK PIDANA MAKAR SETIDAKNYA PERCOBAAN dan atau TELAH MENGADAKAN HUBUNGAN KERJASAMA DENGAN PARTAI KOMUNIS CHINA ( PKC ) " RUU HIP apakah termasuk kejahatan terhadap dasar negara ..? Hal tersebut menjadi sorotan hangat Prof. Dr. H. Eggi Sudjana Mastal, SH, M.Si (Pakar Hukum Tata Negara) yang akan mengupas terkait Polemik RUU HIP yang diselenggarakan Forum Komunikasi Umat Islam Bersatu (FKUIB), Sabtu (20/6). Menurut Pandangan Eggi Sudjana terkait RUU HIP Secara historis, pengaturan kejahatan terhadap ideologi Negara ini terkait dengan catatan sejarah bahwa Partai Komunis Indonesia sudah dua (2) kali melakukan pemberontakan di Republik Indonesia yaitu Tahun 1948 dan 1965 yang melatarbelakangi lahirnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, dan Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Pasca peristiwa tahun 1965 yang dikenal dengan peristiwa G 30 S, PKI bermaksud untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi Komunisme, Marxisme, Leninisme atau yang sejenisnya itu. Dalam perjalanannya TAP MPRS tersebut cukup ampuh untuk mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai Falsafah dan Dasar Negara. UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. UU Nomor 27/1999 tersebut telah mengatur mengenai larangan penyebaran ideologi Komunisme, Marxisme, Leninisme atau yang sejenisnya itu. Ada enam buah pasal baru dalam Bab I — tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara — KUHP, yaitu di antara Pasal 107 dan Pasal 108, yang dijadikan Pasal 107 a, Pasal 107 b, Pasal 107 c, Pasal 107 d, Pasal 107 e, dan Pasal 107 f . Pasal 107a (UU No.27/99) Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Pasal 107b (UU No.27/99) Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila seagal dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pasal 107c (UU No.27/99) Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum. dengan lisan, tullsan dan atau metalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal 107d (UU No.27/99) Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marx isme Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pasal 107e (UU No.27/99) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun: a. barangsiapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau b. barangsiapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah. Bahwa pada tahun 2011 DPP PDIP MENGADAKAN KERJA SAMA DENGAN PKC ( PARTAI KOMUNIS CHINA ) DALAM PEMBINAAN AGGOTANYA , MAKA PATUT DIDUGA TELAH MELANGGAR UU NO 27 / 1999 TERSEBUT DALAM PASAL 107 e , Juga TAP MPRS XXV/1966 yang sampai saat ini masih berlaku. Tindak pidana yang berkaitan dengan ideologi ini merupakan konsekuensi hukum dari TAP MPRS Nomor XXV/1966 dan lahirnya TAP MPR Nomor XVIII/1998 tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara. Maka dari itu RUU HIP ini memunculkan pertanyaan dan dugaan tindakan pidana yaitu : 1. Apakah RUU Haluan Ideologi Pancasila ini dapat dikategorikan makar terhadap DASAR NEGARA secara terselubung terkait dengan RUU HIP ini telah bermaksud menghilangkan TAP MPRS XXV/1966 dari RUU tersebut..? 2. Siapakah otak dari RUU Haluan Ideologi Pancasila ini yang mencoba mendistorsi Falsafah dan Dasar Negara Pancasila menjadi setara dengan Undang-undang..? Maka dari itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengantisipasi setiap kemungkinan yang mencoba melemahkan bahkan menghapuskan Pancasila dari sejarah bangsa Indonesia sebagai Falsafah dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini dan masa-masa yang akan datang, harusnya mampu memanfaatkan momentum saat ini untuk segara mencari otak pelaku RUU HIP ini demi menjaga Agama dan Keutuhan NKRI . KIRANYA MELALUI MUI YANG SDH BAGUS MILITANSI NYA DALAM MENJAGA PANCASILA dan UUD 45 UNTUK SEGERA MEMBUAT LAPORAN POLISI KEPADA DPP PDIP , TERUTAMA KETUA UMUM nya DAN SEKJEND PDIP nya , KARENA MEREKA LAH SEBAGAI PENGURUS PARTAI YANG MENGINISIASIKAN HIP INI UNTUK JADI RUU dan KEMUDIAN JADI UU HINGGA DUGAAN KUAT MENGHILANGKAN PANCASILA JADI HANYA JADI GOTONG ROYONG . (**) Semoga bermanfaat Salam Takziem, Salam OST JUBEDIL Bogor, 19 Juni 2020 ESM : Eggi Sudjana Mastal. ( ketua dewan pendiri PPMI ).