Tag: Fitra

Jakarta (XNews.id) - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkapkan bahwa anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun belum tersedia dalam APBN-P 2020. Jumlah tersebut hanya perhitungan kebutuhan anggaran penanganan hingga pemulihan dampak sosial ekonomi yang ditaksir oleh pemerintah. “Anggaran Rp405,1 triliun ini masih janji pemerintah,” ujar Sekjen FITRA Misbah Hasan dalam diskusi daring bertajuk “Korupsi dalam Pandemi”, Selasa (14/4/2020) Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengaku menyiapkan anggaran Covid-19 Rp405,1 triliun. Dana tersebut bakal digunakan untuk kesehatan Rp75 triliun, perlindungan sosial Rp110 triliun, pajak dan KUR Rp70,1 triliun, dan pemulihan ekonomi Rp150 triliun. Kemudian, Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Aturan tersebut guna merealokasi dan refocussing anggaran belanja kementerian/lembaga untuk penanganan Covid-19. Misbah menerangkan, belanja K/L yang mampu direalokasi hanya Rp73,3 triliun. Menurutnya, jumlah tersebut baru memenuhi 3 persen dari kebutuhan anggaran Covid-19 Rp405,1 triliun. “Jadi kurangnya masih banyak, sebesar Rp331,8 triliun,” jelas Misbah. Kebijakan pemerintah melakukan utang dengan mengeluarkan surat utang negara, menurut Misbah, tiada lain guna menambal kekurangan anggaran tersebut. Daerah Tidak Siap Di tengah kondisi APBN-P yang tak sanggup memenuhi kebutuhan Rp405,1 triliun, Misbah menilai kebijakan anggaran daerah juga tidak siap menghadapi pandemi Covid-19. Menurutnya, ketidaksiapan itu terpotret dari minimnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD 2020. “Total belanja tidak terduga di 34 provinsi hanya Rp854,96 miliar,” kata Misbah. Berdasarkan paparan Misbah, anggaran BTT di seluruh provinsi di wilayah Sumatera sebesar Rp236 miliar atau sekitar 0,3 persen dari total APBD Rp77,83 triliun. Provinsi di wilayah Jawa, anggarannya Rp394 miliar atau 0,2 persen dari total APBD Rp209,8 triliun. Sedangkan BTT di Bali dan Nusa Tenggara dialokasikan sebesar Rp28 miliar atau setara 0,1 persen dari total APBD Rp19,82 triliun. Lima provinsi di wilayah Kalimantan, alokasinya Rp77 miliar atau 0,2 persen dari total APBD sebesar Rp34,71 triliun. Sementara anggaran BTT di enam provinsi di wilayah Sulawesi senilai Rp62 miliar atau 0,2 persen dari total APBD Rp29,94 triliun. Di wilayah Maluku dan Papua, BTT hanya Rp88 miliar atau 0,2 persen dari total APBD Rp31,24 triliun. “Berdadasarkan data tersebut, rata-rata belanja tidak terduga tidak sampai 1 persen dari total APBD 34 provinsi,” terang Misbah. Kendati anggaran BTT minim, Misbah mengatakan anggaran penanganan Covid-19 di provinsi bisa direlokasi dari belanja langsung. “Belanja langsung di 34 provinsi mencapai Rp170,71 triliun,” tuturnya. Jika menggunakan skema ’50 persen belanja, 50 persen belanja langsung’ direalokasi untuk penanganan Covid-19 sebagaimana keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), “potensi anggaran Covid-19 untuk seluruh provinsi di Indonesia mencapai Rp85,36 triliun,” terang Misbah. Rinciannya, provinsi di wilayah Sumatera sebesar Rp17,4 triliun, Jawa Rp42,6 triliun, Bali dan Nusa Tenggara Rp4,2 triliun, Kalimantan Rp7,9 triliun, Sulawesi Rp6,4 triliun, serta Maluku dan Papua Rp6,5 triliun. “Tapi ini potensi perhitungan di atas kertas berdasarkan keputusan Kemendagri dan Kemenkeu,” pungkas Misbah, seperti dikutip Infoanggaran.com.