Tag: GMBI

Simeulue (Xnews.id) - Pembangunan Jalan Batu Ragi Arah Simpang Patriot, senilai 12,8 Milyar bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2019, yang dimenangkan oleh PT. Intan Metuah Jaya, diduga fiktif, menuai protes dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Ketua GMBI Distrik Simeulue, Sarwadi, saat dikonfirmasi Xnews.id, selasa,(11/02/2020) mengatakan" bahwa Panitia Pokja X UKPBJ diduga melanggar aturan terkait pemenangan PT. Intan Meutuah Jaya sebagai pemenang tender proyek tersebut. "Menurut Sarwadi hal itu terlihat ketika Kuasa Direktur, PT. PT Anindhika Jaya Pratama, Indra Syafri, mengaku dizolimi terkait keputusan Panitia memaksakan PT. Intan Meutuah Jaya sebagai Pemenang Tender"ujarnya Sarwadi Lebih lanjut Sarwadi menjelaskan"Jika dilihat dari dokumennya PT. Anindika Jaya Pratama, melayangkan sanggahan sejak 30 Oktober s/d 27 November 2019, sesuai Jadwal yang ditentukan, dalam masa Jaminan Bank Garansi berakhir tanggal, 27 November 2019 "Sarwadi, mempertanyakan kenapa hingga kini Aparat Pengawas InternaI Pemerintah (APIP) Simeulue (Inspektorat) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pekerjaan Umum, Bidang Bina Marga belum memberikan tanggapan jawaban atas surat sanggahan banding tersebut dan terkesan mengabaikan. " Mereka itu mengirim surat sanggahan sudah sesuai regulasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor : 54 Tahun 2010 dan Perubahan Perpres Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. " Ujarnya Sarwadi "Sarwadi mempertanyakan alasan Panitia Pokja X UKBJ yang memenangkan proyek tersebut. " Pertama, kita pertanyakan apa alasan mereka memenangkan PT. Intan Meutuah Jaya? Kedua, proyek itu dalam posisi di sanggah oleh pihak PT. Anindika Jaya Pratama, harus diaudit dulu itu baru mereka kerja atau tender ulang". Tegas Sarwadi "Ketua GMBI Distrik Simeulue itu mendesak Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar memeriksa administrasi terkait proyek tersebut, apakah ditemukan maladministrasinya atau tidak. "Kalau BPKP atau BPK periksa ketahuan disitu ada kerugian negaranya atau tidak? Fiktif atau tidak. Jika proyek itu fiktif maka dapat diduga proyek tersebut ada indikasi korupsi". Katanya.(Crm)