Tag: Guru Honorer

Jakarta(Xnews.id)-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Daerah untuk memperhatikan kesejahteraan pegawai non Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pegawai Non PNS yang dimaksud adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Kontrak Kerja Individual (KKI), dan honorer, baik yang bertugas di bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, keluhan dan aspirasi mereka umumnya sama yaitu mengenai penyesuaian kesejahteraan mereka. "Kami melihat para ASN yang berstatus sebagai P3K pada faktanya memiliki beban kerja yang relatif sama dengan yang berstatus sebagai PNS. Untuk itu, sudah seharusnya para pegawai P3K dan lainnya mendapatkan penyesuian pendapatan. Terlebih, kami juga menerima sangat banyak aspirasi terkait hal ini," kata Ismail di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (24/10/2024). Ismail menjelaskan, Fraksi PKS akan mengomunikasikan aspirasi tersebut kepada pihak eksekutif, sehingga bisa segera dilakukan kajian penyesuaian gaji atau penghasilan para pegawai P3K. Terlebih lagi, lanjut Ismail, dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2025 pihak eksekutif sudah menindaklanjuti masukan yang diberikan dengan adanya usulan alokasi anggaran untuk penyesuaian. "Ini tentunya menjadi kabar gembira bagi kita semua bahwa dari aspirasi yang disampaikan terkait P3K di bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya bisa ditindaklanjuti dan diakomodir dengan baik," terangnya. Ismail menyerahkan kepada pihak eksekutif mengenai formulasi yang tepat terkait penyesuaian gaji P3K ini. Salah satunya dengan mempertimbangkan agar penyesuaian ini bisa meningkatkan kinerja mereka. "Formulasinya seperti apa, saya yakin pihak eksekutif pasti sudah punya beberapa opsi, baik yang selama ini sudah dijalankan maupun ada usulan-usulan baru," ungkap Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini. Ismail menuturkan, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta merasa bersyukur dengan komunikasi yang sangat baik dari tenaga P3K yang menyampaikan aspirasinya kepada kami sebagai Wakil Rakyat. PKS langsung menyampaikan keluhan ini kepada eksekutif selaku pengguna anggaran. "Alhamdulillah, ini bisa menghasilkan solusi dan kebijakan yang baik sesuai yang kita harapkan. Pola-pola seperti ini saya harapkan bisa ditiru juga oleh pihak manapun saat ada masalah yang terkait dengan Pemprov maupun DPRD DKI, sehingga kita bisa betul-betul memperjuangkan aspirasi yang menjadi hak mereka," bebernya. Ismail menegaskan, setelah melalui tahapan pembahasan di KUA-PPAS diharapkan usulan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan pegawai P3K ini dapat disetujui. Dia bilang, ada tahapan yang harus dilalui, setelah KUA-PPAS ini akan masuk di pembahasan RAPBD yang juga akan dikawal PKS. "Kalau ini disahkan dalam APBD 2025 maka diharapkan per Januari tahun depan sudah bisa direalisasikan," pungkasnya.

Tag: Guru Honorer

Pemprov DKI Jakarta Diminta Perhatikan Kesejahteraan P3K, KKI dan Honorer

Fachrul Razi: Stop Kriminalisasi Guru Honor di Pidie Jaya