Tag: Haluan Ideologi Pancasila

Pancasila adalah 5 sila. Mesti wajib dijaga - Damai Hari Lubis, SH. MH (XNews.id) - Pancasila tidak boleh jadi 3 sila, lalu dipress menjadi 1 yaitu gotong royong. Kenapa tidak boleh !? Karena apa dilarang !? Pancasila menjadi 3 sila Itu adalah konsep cita- cita pemikiran politik Aidit gembong PKI. Pola pemikiran ideologi Komunisme. PKI yang merupakan organisasi politik adalah organisasi yang memiliki status hukum sebagai pengkhianat bangsa NKRI. Oleh karena ingin menggantikan ideologi pancasila menjadi ideologi Komunis. Hal tersebut diungkapkan Damai Hari Lubis atau dikenal DHL. DHL sangat menolak keras RUU HIP atau Rancangan Undang - Undang Haluan Ideologi Pancasila, Menurut telusuran redaksi DHL adalah merupakan Sekretaris Dewan Kehormatan DPP. KAI ( DK. DPP. Kongres Advokat Indonesia ) Menurut DHL, " 5 Sila ibarat minuman kopi susu. Ada air, kopi, gula dan susu serta mangkuk/ gelas atau medianya. " Kalau 1 saja gak ada. Bukan minuman yang disebut kopi susu. Artinya Bukan Pancasila !!! " Sehingga bila dihubungkan dengan Jokowi terhadap asas fiksi hukum, bahwa semua orang dianggap tahu walau tinggal diperkampungan diatas gunung dan sekolah dasarpun/ SD tidak tamat, tentang keberadaan larangan penyebaran paham Komunisme yang diancam melalui undang - undang dengan hukuman sampai dengan 12 tahun yang merupakan hukum positif atau hukum yang mesti berlaku ( ius konstitutum ), maķa secara Fiksi Hukum/ Presumptio iures De Iure terhadap Jokowi seorang Presiden yang tahu bahwa PDIP dan semua Partai2 di DPR RI yang terlibat serta berencana hingga menjadikan RUU (HIP) Sehingga merupakan fakta dan bukti hukum ( sekaligus menjadi barang bukti ) termasuk saksi-saksi yang terlibat pembuatan RUU tersebut. Adalah merupakan alat bukti yang cukup. Perbuatan mengkerdilkan atau tidak mengagungkan dengan cara-cara sistematis dan teoritis dan permufakatan atau konsesus yang kolektif kolegial atau membawa kelembagaan, dengan maksud merubah makna Ideologi Pancasila secara sengaja melawan hukum terhadap TAP.MPR RI NO XXV TAHUN 1966 Dan KUHP. UU.RI NO. 27 TAHUN 1999 PASAL 107. Maka Polri wajib tanpa adanya pengaduan ( bukan delik aduan akan tetapi delik umum dan delik khusus merubah ideologi negara atau delik makar ) menyikapainya secara hukum yang berlaku. Maka terhadap anggota DPR. RI yang tidak terlibat pembuatan RUU. HIP semestinya menggunakan kewenanangannya melalui cara - cara konsitusional yakni secara Hukum Ketatanegaraan Yang Berlaku menurut kewenangannya ( hak- hak legislatif ) untuk melengserkan Presiden RI dan termasuk membubarkan Partai PDIP yang secara data emperis adalah sebagai lokomotif atas RUU. HIP. Dimana secara fakta hukum berikut data emperis RUU. Tersebut sarat bermuatan ajaran - ajaran faham komunisme, serta tidak menggunakan atau tidak menjadikan larangan penyebaran faham komunisme sesuai TAP .MPR RI NO. 25 THN 1966 sebagai konsideran termasuk melanggar UU. No. 27 Tahun 1999 Tentang KUHP. (**) *Kebebasan Berpendapat Dilindungi Oleh Undang - Undang*