Tag: HAM

Jakarta, (XNews.id) – Fakta seputar peristiwa penembakan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang menewaskan enam anggota FPI masih simpang siur. Pasalnya, Polri dan FPI punya alur dan kronologis yang berbeda. Polisi menyatakan pihaknya terpaksa mengambil tindakan terukur lantaran dihadang. Sebaliknya, FPI membantah tuduhan itu dan menyatakan pihaknya lah yang diserang. Menanggapi tewasnya enam anggota Front Pembela Islam (FPI) akibat tembakan polisi, Senator DPD RI H Fachrul Razi MIP yang juga Senator Asal Aceh mengatakan terdapat indikasi pelanggaran HAM dan pemerintah harus bertanggung jawab. ”Jika faktanya demikian ini sudah termasuk ada indikasi pelanggaran HAM berat dan pemerintah harus bertanggung jawab,” jelas Fachrul Razi yang juga Ketua Komite I DPD RI” Fachrul Razi mengatakan bahwa kalau pun melakukan perlawanan, melumpuhkan bukan membunuh. Agar diketahui bahwa 6 orang anggota FPI yang mati tertembak bukan terduga pelaku kejahatan atau pun teroris. Sehingga patut diduga telah terjadi Extra Judicial Killing. Dan hal itu masuk dalam kategori pelanggaran HAM. “Harus ada penjelasan tentang apakah petugas yang terlibat dalam insiden penembakan itu telah secara jelas mengidentifikasi diri mereka sebagai aparat penegak hukum sebelum melepaskan tembakan dan apakah penggunaan senjata api itu dibenarkan.” Fachrul Razi kesal dengan tindakan penembakan yang menghilangkan nyawa dalam negara Indonesia yang menerapkan sistem hukum dan HAM. “Karena polisi lebih terlatih dan polisi bukan algojo tapi pelindung masyarakat,” tegas Senator Fachrul razi kepada media, Selasa (8/12). Seperti diketahui, kasus ini menuai polemik karena pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran bahwa laskar FPI menyerang polisi dengan pistol dan senjata tajam, dibantah FPI. Bahkan FPI mengatakan bahwa tidak ada baku tembak seperti klaim Kapolda karena pihaknya tidak menemukan mayat para korban bergelimpangan di lokasi kejadian, bahkan mobilnya pun tak ditemukan meski telah dicari dimana-mana. Komnas HAM RI melalui Pemantauan dan Penyelidikan telah membuat Tim Pemantauan dan Penyelidikan. Saat ini, Tim sedang mendalami informasi untuk memperdalam berbagai informasi yang beredar di publik. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diminta turun tangan untuk melindungi empat orang yang kabur dari lokasi kejadian penembakan Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang menewaskan enam anggota Front Pembela Islam (FPI). Sebab, keempat orang tersebut sedang dikejar polisi. Menurut Syafril, keempat orang yang kabur tersebut bisa menjadi saksi yang memaparkan fakta yang sebenarnya dari tragedi tersebut. Sehingga nyawanya perlu dilindungi oleh LPSK. “Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 13/2006, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban,” tutup Syafril. (**/Pete_Chan)

Tag: HAM

Senator DPD RI : Ada Indikasi Pelanggaran HAM dalam Kasus Penembakan 6 Laskar FPI

Aksi Solidaritas Kepung Kedubes India, Senator Fachrul Razi : Umat Muslim Harus Bersatu

Upaya Komisi III Selesaikan Masalah HAM, Nasir Djamil : “Tidak boleh lagi ada Rumah Jegal seperti Rumoh Geudong”