Tag: Hearing

Blitar (XNews.id) - Lurah se kabupaten Blitar merasa resah terkait penanganan kasus eks tanah bengkok yang sedang melilit mereka. Hal ini terungkap saat digelar rapat dengar pendapat atau hearing yang digelar komisi I DPRD Kabupaten Blitar yang dikuti oleh Lurah, Dinas OPD terkait dan LSM GPI di DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (26/9/2023) Ketua Komisi I, Muharam Sulistyono, mengatakan bahwa proses lelang eks tanah bengkok di Kabupaten Blitar ada masalah dengan aparat penegak hukum (APH), meskipun proses sewa sudah dilakukan sesuai aturan dan tahapan sesuai instruksi. "Saya mendengar muncul masalah, katanya ada korupsi. Makanya kita perlu menyamakan persepsi dan Pemerintah daerah harus hadir membantu permasalahan ini," ujar Sulistyono membuka hearing. Ia menambahkan, bahkan sampai ada rencana inisiatif iuran dari para lurah, bagaimana agar masalah ini cepat selesai. Para lurah yang hadir hampir semuanya menyatakan proses sewa sudah dilakukan secara prosedur dan menganggap bahwa aset tanah bengkok merupakan aset kearifan lokal. "Bahwa proses sewa tanah eks bengkok yang dilaporkan ke APH, Itu prosesnya langsung Pak Sekda dengan petani penyewa. Lurah tidak dalam kepanitian. Tidak melalui lelang, jadi BPKAD langsung memerintahkan untuk mencari petani penyewa," ujar salah satu lurah yang hadir. Ia menambahkan, jika ada keuntungan dari sewa eks tanah bengkok tersebut juga digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti acara bersih desa, agustusan dan pengadaan makanan tambahan (PMT) Balita. "Itupun sudah melalui proses musyawarah di tingkat kelurahan," imbuhnya. Ironisnya, para lurah yang hadir dalam hearing tersebut, hampir semua juga mengungkapkan adanya dugaan pungutan yang dilakukan oleh APH, meskipun tidak secara detail berapa jumlah yang diminta kepada mereka. Sementara itu Jaka Prasetya dari LSM GPI menganggap bahwa hal ini terjadi karena kepala daerah saat ini tidak mampu, sehingga tidak dapat melindungi jajaranya. "Kepala daerah tidak mampu sehingga jajaran dibawahnya tidak aman. Bagaimana mengatisiapasi supaya lurah-lurah tidak diperlakukan seperti itu lagi oleh APH," ujar Jaka. Hal yang sama juga disampaikan oleh Panoto, anggota komisi I, ia berharap masalah ini dapat cepat selesai sehingga para lurah dapat bekerja dengan nyaman. "Segera diselesaikan biar para lurah tidak dijadikan atm. Supaya lurah bisa menjalankan tugas dengan nyaman," harap politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Menanggapi hal tersebut, Agung Wibowo, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Blitar, membantah apa yang diungkap oleh para lurah dalam hearing komisi I. Pihaknya juga menjelaskan kasus tanah eks bengkok saat ini masih dalam tahap penyelidikan. "Saya belum tahu kalau ada pungutan. Saya yang nangani belum pernah dapat pungutan.Itu ndak benar. Kita akan klarifikasi kebenaranya, kapan kita mungut, kapan kita terima setoran, akan kita klarifikasi kebenaranya. Saya tidak tahu ada pungutan," kata Kasi Pidsus.