Tag: HGU PTPN II

STABAT (XNews.id) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat meninjau lahan eks PTPN II seluas 10 hektar di Desa Kwala Begumit, Pasar VIII, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Senin (13/7). Dalam peninjauan lahan itu dihadiri langsung Komisi A DPRD Langkat yakni Wakil Ketua Komisi A Dedi, bersama anggota Zulhijar, Pimanta Ginting, Sukardi, Zuhuriah Wista br Gurusinga, Sedarita Ginting, BPN Provsu, BPN Langkat perwakilan Pemkab Langkat, perwakilan Pemprovsu. Setibanya di lokasi, para anggota Komisi A DPRD Langkat bersama BPN Provsu, perwakilan Pemprovsu, serta masyarakat (kelompok tani-red) mengukur langsung titik koordinat lahan seluas 10 hektar eks HGU PTPN II yang belum diserahkan kepada masyarakat. Saat ditemui Zulhijar, mengatakan kedatanganya bersama rekan-rekan dari Komisi A DPRD Langkat untuk memastikan atau menentukan koordinat lahan seluas 10 hektar eks HGU yang sampai saat ini masih dikelola PTPN II. Menurutnya, lahan yang statusnya eks HGU itu seharusnya telah diserahkan kepada masyarakat (kelompok tani-red) yang berhak menguasainya. "Namun, kenyataannya sampai saat ini lahan eks HGU itu masih dikelola oleh PTPN II dengan ditanami kelapa sawit," katanya. Zulhijar mengungkapkan, Komisi A DPRD Langkat akan secepatnya melaksanakan rapat dengar pendapat bersama PTPN II, BPN Langkat, setelah proses pengukuran memastikan lahan eks HGU seluas 10 hektar tersebut. "Apabila lahan ini benar diluar eks HGU PTPN II kita mendorong agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Tim B) untuk tidak menunda-nunda secepatnya menyerahkan lahan 10 hektar itu kepada masyarakat," tegasnya. Lebih lanjut, kader Partai Gerindra Langkat ini menuturkan jika terjadi tumpang tindih Komisi A DPRD Langkat akan melihat di mana penyebabnya?. Karena di lahan yang sama masyarakat (kelompok tani-red) mendapatkan Surat Keterangan (SK) Tahun 1985 sementara Pemkab Langkat mendapat Surat Pinjam Pakai pada 2003. "Artinya, kita melihat PTPN II memberikan pinjam pakai kepada Pemkab Langkat dengan lahan yang sama tetapi statusnya telah habis dan seharusnya diserahkan kembali kepada masyarakat sesuai instruksi Presiden Joko Widodo," tutur Zulhijar. Sementara itu pantauan di lapangan, terlihat puluhan masyarakat (kelompok tani-red) juga hadir dalam peninjauan yang dilakukan Komisi A DPRD Langkat tersebut. Mereka meminta PTPN II untuk menyerahkan lahan seluas 10 hektar itu yang masa pakainya telah habis. Namun sayang, tuntutan puluhan masyarakat itu tidak bisa langsung disampaikan karena tidak hadirnya pihak PTPN II saat Komisi A DPRD Langkat meninjau langsung dan menentukan titik koordinat di lahan eks HGU tersebut. "Tadi kita sudah melakukan peninjauan titik koordinat menentukan lahan eks HGU itu. Nah, BPN Langkat akan menyampaikan hasilnya lahan mana saja yang menjadi eks HGU PTPN II," pungkas Zulhijar.