Tag: LSM GPI

Blitar (XNews.id) - Dinilai Amburadul, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, rekomendasikan penghentian kontrak pembangunan gedung Intensive Care Unit (ICU) rumah sakit Ngudi Waluyo Wlingi. Proyek bernilai 27 Milyar itu terkesan asal-asalan dan dikerjakan tidak profesional. Hal ini terungkap saat rombongan komisi III melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk ketiga kalinya pada Rabu ( 20/9/2023). Menurut Sugianto, ketua Komisi III, DPRD Kabupaten Blitar, proyek yang ditargetkan selesai bulan Desember 2023 itu telah mengalami keterlambatan lebih dari 30 persen progresnya. "Dari hasil sidak yang kita lakukan ada keterlambatan progres pembangunan lebih dari 30 persen," ungkap politisi dari partai Gerindra. Tak hanya itu, kata pria yang akrab dipanggil sugik, sudah molor dan hasil pengerjaanya pun jelek, terkesan asal-asalan. Bahkan, pihaknya juga telah meminta dokumen kontrak kepada rumah sakit, namun hingga saat ini tidak ada respon. "Dari awal kami sudah meminta dokumen kontraknya, tapi hingga kini tak diberikan. Ada apa sebenarnya ?", kata Sugik. Atas dasar itulah, Sugik juga mengancam bahwa pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi pemutusan kontrak. "Jika tidak juga diberikan, kami akan merekomendasikan pemutusan kontrak", tegasnya. Sementara itu, menanggapi hasil sidak yang telah dilakukan oleh komisi III, Jaka Prasetya ketua LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), sepakat dengan apa yang dilakukan komisi III adalah sebagai fungsi kontrol. Pihaknya juga mendorong aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan Negeri Blitar untuk segera secepatnya memeriksa Direktur rumah sakit pemerintah Daerah Ngudi Waluyo, juga PPTK serta pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanakan proyek pembangunan gedung ICU Ngudi Waluyo. "Pada saat kami melakukan audensi dengan pihak kejaksaan, kami sudah mendesak agar segara dilakukan penyelidikan untuk mengungkap dugaan korupsi nya, namun kejaksaan pada saat itu terkesan membela diri, bahwa dalam pengerjaan proyek pembangunan tersebut ada kerja sama dalam pengawasannya," ungkap Jaka Prasetya, Kamis (21/9/2023) Menurut Jaka, jika pihak kejaksaan terlibat dalam pelaksanaan proyek pemerintah, di kwatirkan akan terjadi konflik kepentingan dan ini dapat mengurangi kredibilitas sebagai aparat penegak hukum. Seandainya berakhirnya proyek tersebut ditemukan penyimpangan oleh badan audit seperti BPK, Kejaksaan harus sigap dalam mengambil sebuah tindakan hukum atas pelaksanaan proyek tersebut. "Agar sesegera mungkin kejaksaan menyelamatkan keuangan negara. Kalau kejaksaan terkesan enggan atau ewuh- pakewuh, dalam menangani hal ini karena berada dalam satu kesatuan lingkaran sebagai pengawas, tidak tertutup kemungkinan akan kami agendakan, agar KPK segera turun ke Blitar melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pembangunan ICU RSUD Ngudi Waluyo", pungkasnya.

Tag: LSM GPI

Proyek ICU Ngudi Waluyo Amburadul, Dewan Rekomendasikan Cabut Kontrak, GPI Ancam Lapor KPK

Kejaksaan Negeri Blitar, Siap Tindak Lanjuti Laporan LSM GPI Terkait Dugaan Sejumlah Kasus Korupsi