Tag: Manggarai Raya

MANGGARAI TIMUR (XNews.Id) - Pernyataan Sikap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Daerah Flores Bagian Barat (Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur) terkait Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Luwuk dan Lengko Lolok kec. Lamba leda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2020 ini ditengah mewabahnya Covid-19. Kabupaten Manggarai Timur justru dihadapkan pada satu persoalan baru. Persoalan yang lahir dari kebijakan Bupati Manggarai Timur dan Gubernur NTT. Persoalan itu muncul karena adanya rencana Bupati dan Gubernur untuk membangun Pabrik Semen di Luwuk dan lengko lolok kec. Lamba leda. Akibat dari persoalan tersebut muncul sikap pro dan kontra ditengah masyarakat adat.Sikap pro dan kontra ini patut diduga bahwa suatu ketika akan terjadi Konflik Horizontal antara sesama masyarakat. Munculnya Sikap pro dan kontra ini karena dipicu oleh janji-janji manis investor bersama pemerintah Daerah. Kami berharap Bupati Manggarai Timur dan Gubernur NTT untuk tidak membuat masyarakat Luwuk dan Lengko Lolok terpecah demi pabrik semen yang tidak memiliki urgensi apa-apa. Kehadiran pabrik semen di kabupaten Manggarai Timur bukan suatu kebutuhan. Kami belum mendengar masyarakat mengeluh karena kehabisan Stog semen. Kehadiran pabrik semen juga tidak menjamin dapat mengatasi pengangguran di manggarai Timur Coba hitung berapa angka pengangguran dan berapa tenaga kerja yang akan terserap jika pabrik semen di bangun!. Selain itu kehadiran pabrik semen juga tidak menjamin dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada malah masyarakat hanya menjadi Kuli di Tanah sendiri. Jika Bupati dan Gubernur ingin membuat ekonomi masyarakat meningkat maka semestinya harus dimulai dari apa yang ada di Manggarai Timur. Manggarai Timur punya sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata. Tingkatkan perhatian pada sektor-sektor ini maka kami yakin masyarakat Manggarai Timur nantinya akan sejahtera. Pabrik Semen tidak perlu ada di Manggarai Timur apalagi jika kehadiran pabrik Semen membuat Masyarakat adat harus relokasi alias pindah kampung. Apa yang mau di banggakan ?. Merelokasi atau pindah kampung demi suatu pabrik itu merusak Tatanan budaya dan adat istiadat serta menghilangkan jati diri masyarakat adat. Bukankah Manggarai Timur punya Visi "memajukan Budaya dan Masyarakat adat" ? Jika demi pabrik semen harus pindah kampung maka Bupati manggarai Timur bersama Gubernur NTT telah mengangkangi dan tidak menghormati Visi kab. Manggarai Timur yang Berbudaya ini. Visi sebuah kabupaten Otonom yang semestinya di jaga dan dihormati. Sebagai kabupaten yang memiliki Visi Berbudaya. Pemerintah semestinya melindungi dan menghormati Masyarakat Adat beserta hak-hak tradisionalnya. Siapakah Masyarakat adat itu? Masyarakat adat adalah Penyandang Hak dan Subjek Hukum serta pemilik atas wilayah adatnya.Jika di Kaitkan dgn Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Menjadi Tugas Negara bagaimana Pengusahaan Sumberdaya alam yakni : Bumi Air dan Kekayaan Alam yg Terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di Manfaatkan utk sebesar- besarnya demi keMakmuran Rakyat (secara adil dan merata) Hal itu tidak dapat di Capai dgn Menegakan Hukum semata,Karena ternyata Hukum yg berkenan dgn SDA Mengandung Cacat, Jika di Tegakan Justru akan menimbulkan ke tidakadilan Sosial. Penegakan Hukum SDA yg tidak adil akan mengancam keberadaan Masyarakat Hukum adat yg sangat Rentan Penggusuran Oleh mereka yg mengatasnamakan atau Izin dari Negara. Pemerintah hendaknya jangan salah memahami bunyi pasal 33 ayat(3) UUD diatas khususnya pada frasa" dikusasi oleh Negara". Dikuasai tidak sama dengan Memiliki. Bentuk Penguasaan Negara itu ada Lima hal yaitu: Pengaturan, kebijakan, pengelolaan, pengurusan dan pengawasan. Selain bentuk penguasaan ada juga Tujuan penguasaan yang menjadi juru kunci yaitu: Kemanfaatan bagi rakyat, pemerataan manfaat bagi rakyat, partisipasi rakyat,dan Penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Jadi bentuk penguasaan dan Tujuan penguasan ini dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Pemerintah Tidak bisa memaksakan masyarakat menerima suatu kebijakan pembangunan atau pabrik apalagi sampai Pindah kampung atau Relokasi meskipun dengan jaminan uang karena itu tidak menjamin kesejahteraan hidup di masa depan..Pindah kampung! Apakah ditempat yang baru hidupnya akan lebih baik atau bukankah itu akan menghancurkan kehidupan Generasi yang akan datang? Ingat ! Tanah yang kita diami dan kita kelola hari ini merupakan Titipan Leluhur yang kita pinjam dari anak Cucu. Pada tahun 2018 yang lalu. Bupati dan DPRD Manggarai Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Adat di Kabupaten Manggarai Timur. Melalui Perda ini pemda Matim telah mengakui bahwa di Matim ada Masyarakat adat. Tidak terlepas Luwuk dan Lengko Lolok. Setelah memberikan pengakuan pemda juga melindungi eksistensi masyarakat adat yaitu dengan menghormati hak-haknya seperti hak atas wilayah dan sumber daya alam, hak menjalankan hukum adat dan peradilan adat, Hak untuk menyatakan pendapat menerima atau menolak suatu bentuk pembangunan dan masih banyak lagi hak-hak yang dimiliki oleh Masyarakat adat. Selain pengakuan dan perlindungan juga diatur tentang Pemberdayaan masyarakat adat yaitu suatu upaya memajukan masyarakat adat itu sendiri melalui cara memanfaatkan potensi yang pada masyarakat adat. Pasal 15 ayat 2 perda ini memerintahkan Bupati untuk membentuk Panitia Masyarakat adat maka lahirlah SK Buapti Nomor 199/2019 tentang pembentukan panitia Masyarakat adat yang tugasnya melakukan identifikasi, Verifikasi dan Validasi masyarakat adat. Namun sayangnya hingga hari ini kerja-kerja panitia belum berjalan efektif. Dengan demikian berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Menolak Rencana pembangunan pabrik Semen di Luwuk dan lengko lolok 2. Meminta Bupati Manggarai Timur untuk mencabut Ijin Lokasi Pabrik Semen di Luwuk dan Lengko Lolok 3. Meminta Bupati Manggarai Timur untuk menjalankan Visi Manggarai Timur yang berbudaya serta menjalankan mandat Perda Nomor 1 tahun 2018 tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat 4. Meminta Gubernur NTT untuk mencabut Ijin operasi pabrik semen di Luwuk dan lengko lolok 5. Meminta Gubernur NTT untuk menghormati Visi kabupaten Manggarai Timur yang Berbudaya.. 6. Kamipun meminta kepada seluruh masyarakat adat Luwuk dan Lengko Lolok untuk tidak tergiur oleh janji-janji manis pihak investor semen serta janji pemerintah Daerah Manggarai Timur dan Pemda provinsi NTT. Demikian pernyatan sikap yang AMAN buat. Dan pernyataan sikap ini merupakan awal AMAN merespon polemik rencana pembangunan pabrik semen di Luwuk dan lengko lolok yang dinilai menciderai nilai budaya dan adat istiadat... Salam...!!! Masyarakat adat bangkit bersatu BERDAULAT Masyarakat adat bangkit bersatu MANDIRI Masyarakat adat bangkit bersatu BERMARTABAT... Divisi Advokasi Hukum dan HAM AMAN Flores Barat Penulis : Maximilianus Herson Loi, S.H