Tag: Novita Wijayanti

Jakarta (XNews.id) - Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menyoroti penumpukan penumpang yang terjadi di Terminal Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Covid-19. Menurut Novita, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama dengan pihak otoritas bandara maupun maskapai seharusnya melaksanakan protokol kesehatan dengan super ketat. “Termasuk, pihak otoritas bandara maupun maskapai harus memanfaatkan teknologi dalam pemenuhan persyaratan penumpang. Kalau terjadi penumpukan penumpang seperti itu sangat rawan memicu terjadinya penyebaran virus Covid-19. Karena, tidak diterapkannya physical distancing atau jaga jarak dalam situasi seperti itu,” ujar Novita dalam siaran persnya kepada Parlementaria, Jumat (15/5/2020). Novita mengungkapkan, pemanfaatan teknologi untuk pemenuhan syarat administrasi bisa dikirim via online oleh penumpang sebelum sampai bandara. Dengan demikian, dapat menghindari adanya penumpukan penumpang dalam penyampaian syarat ke petugas di bandara. Ditambah, dengan ditempatkannya peralatan teknologi camera/CCTV yang dapat mendeteksi suhu badan seluruh calon penumpang. Tak hanya itu, politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga menyoroti terkait administrasi para calon penumpang yang akan berpergian. Seperti, sambung legislator dapil Jawa Tengah VIII ini, perlunya surat keterangan sehat bebas Covid-19 oleh para calon penumpang yang memenuhi kriteria. Novita menegaskan, surat keterangan sehat wajib melalui cek kesehatan yang benar dan standart surat kesehatan yang jelas. “Jadi, saya mendesak Pemerintah segera mengevaluasi dalam implementasi PSBB di lapangan. Saya meminta, Pemerintah agar serius memerangi pandemi wabah dalam negeri dengan menerapkan PSBB secara maksimal. Perketat PSBB ini sampai kita melewati puncak virus Covid-19. Mengingat, hingga saat ini belum mencapai puncak pandemi dan berdasarkan data resmi Pemerintah masih terus menunjukkan bertambahnya jumlah positif,” pungkas Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini.