Tag: Pilkada Kabupaten Blitar

Blitar (XNews.id) – Guna menyamakan persepsi dalam penindakan pelanggaran protokol kesehatan pada masa kampanye pada Pilkada Kota Blitar dan Kabupaten Blitar, Polres Blitar menggelar rapat koordinasi bersama Dinas dan Instansi terkait di Mapolres Blitar Kota, Kamis (01/10/2020). Rapat yang dipimpin langsung oleh Kapolres Blitar Kota, AKBP Leonard M Sinambela tersebut dihadiri antara lain, Kasdim Blitar, Mayor Inf. Leo Paurakan, Ketua Satgas Covid-19 Kota Blitar, Hakim Sisworo, Komisioner Bawaslu, Moh. Ridwan, Perwakilan Bawaslu Kabupaten Blitar, Ida Fitria, Komisioner KPU Kota Blitar, Rangga Bisma, Komisioner KPU Kabupaten Blitar, Nikmatus Sholikah, perwakilan Dinkes Kabupaten Blitar, Krisna Yekti, sejumlah PJU Polres Blitar Kota serta Kapolsek jajaran Polres Blitar Kota. Kapolres Blitar Kota, AKBP Leonard M Sinambela mengatakan, bahwa rapat tersebut untuk menyamakan persepsi dan membahas beberapa hal pengawsan dan penindakan pelanggaran protokol dalam Pilkada Kota Blitar dan Kabupaten Blitar. “Kegiatan ini sangat penting dilaksanakan untuk menyamakan persepsi antara penyelenggara KPU dan Bawaslu dengan pihak terkait lainya yaitu Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 Kota Blitar. Diharapkan kegiatan ini nanti akan memunculkan kesepakatan agar tidak ada lagi keragu-raguan dalam melakukan penindakan pelanggaran pada kegiatan kampanye khususnya pelanggaran protokol kesehatan,” kata Kapolres. Kapolres juga menambahkan, permasalahan yang dibahas antara lain, tindakan terhadap kerumunan massa, adanya hiburan musik dalam kampanye tatap muka, petermuan terbatas maupun kegiatan lainya, penegakan prokes terhadap jurkam, tim sukses dan peserta kampanye yang berasal dari zona merah, pembatasan jumlah peserta kampanye, pembatasan waktu dan durasi kampaye, pembatasan dan tindakan kegiatan yang tidak termasuk 7 metode kampanye, tanggung jawab pelaksana dalam penyiapan sarana prokes serta tindakan dalam kegiatan kampanye yang tidak mengirimkan surat pemberitahuan kepada polisi, KPU dan Bawaslu. Selanjutnya, kata Kapolres, dalam kegiatan tersebut ada beberapa kesepakatan, antara lain, kerumunan masa yang ada di sekitar lokasi kampaye paslon pada kegiatan kampanye rapat terbatas maka dapat diambil tindakan pembubaran, “Yang masuk dalam hitungan pembatasan jumlah peserta adalah undangan yang diundang oleh paslon tim kampanye yaitu maksimal 50 orang,” jelasnya. Terkait penegakan prokes, petugas yang melakukan penghentian dan pembubaran kampanye yang melanggar protokol kesehatan adalah anggota pokja yang dibentuk oleh Bawaslu, yang beranggotakan Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, Gugus Tugas dan TNI. “Tanggung jawab pelaksanaan penyemprotan disinfektan dan petugas prokes, penyiapan sarpras prokes ( thermo gun, tempat cuci tangan, persediaan masker cadangan ) pada kegiatan kampanye, tanggung jawab ini merupakan kewajiban dari paslon dan tim kampanye,” ujar Leonard. Lebih lanjut Kapolres mengatakan, terkait dengan pembatasan waktu kampanye, pihak terkait sepakat waktu kampanye dibatasi mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB untuk wilayah kabupaten Blitar, sedangkan untuk wilayah Pilkada Kota Blitar dihimbau tim kampanye menjelaskan waktu pelaksanaan dan durasi kampanye. “Sedangkan kegiatan kampanye dalam bentuk lain yang diperbolehkan dalam PKPU 13 2020 adalah kegiatan kampanye yang dilakukan melalui media sosial dan media daring pasaln 63 PKPU 20 tahun 2020,” jelasnya. Masih jelas Kapolres, terkait dengan kegiatan kampanye yang tidak mengirimkan surat pemberitahuan kepada Polri , KPU dan Bawaslu, dapat dilaksanakan karena tidak diatur dalam undang-undang dan tidak ada sanksinya. “Cara Pemberitahuan kegiatan kampanye, paslon dan timses wajib melampirkan surat rekomendasi dari gugus tugas percepatan dan penanganan covid-19, baru kemudian mengurus STTPK di Kepolisian dengan kewajiban Polri dan gugus tugas melaksanakan kordinasi,” pungkas AKBP Leonard.