Tag: plagiat

Medan (Xnews.id)- Tim Penelusuran Dugaan Plagiat Muryanto Amin yang dibentuk Rektor Universitas Sumatera Utara, Runtung Sitepu dinilai melanggar Statuta USU. Seharusnya Tim Penelusuran itu beranggotakan Guru Besar tetap USU. Pernyataan ini disampaikan Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH. MS, yang merupakan salah seorang anggota Dewan Guru Besar USU kepada wartawan, Kamis (21/1). Menurut Guru Besar Pidana/Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini, “tim Penelusuran Penelusuran Dugaan Plagiat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor USU Nomor 2846/UN5.1.R/SK/TPM/2020 Tim penelusuran Dugaan Plagiat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor USU Nomor 2846/UN5.1.R/SK/TPM/2020, menunjukkan tidak semuanya berasal dari Guru Besar Tetap USU, sebab yang timnya terdiri: Dr. Jonner Hasugian, M.Si selaku ketua; Prof. Dr. Eng. Ir. Irvan, MSi selaku Sekretasi serta anggota masing-masing Prof. Dr. Erman Munir, M.Sc; Prof. Dr. Tamrin, M.Sc; Dr. Budi Utomo, SP., MP; Saharman Gea, S.Si., Phd; Dr. Eng. Rondang Tambun, ST.MT dan Sekretariat : Wina Viqa Sari. S.Si., tidak sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara. Sehingga hasil Tim Penelusuran tidak dapat dijadikan dasar rujukan bagi Guru Besar USU untuk pengambilan keputusan guna memberikan masukan kepada Rektor USU," beber Alvi Syahrin yang pernah menjadi Sekretaris Majelis Wali Amanat USU Periode 2004-2009 dan Periode 2009-2014 itu. Menurut Alvi, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, yang mengatur bahwa Dewan Guru Besar (DGB) merupakan wadah para Guru Besar USU untuk memberikan penilaian etika dan integritas moral; DGB terdiri atas seluruh Guru Besar tetap USU; Wakil Guru Besar USU dalam Senat Akademik dipilih melalui pemilihan dari dan oleh anggota DGB USU. Kemudian lanjut Alvi, DGB bertugas untuk memberikan masukan kepada Rektor dalam hal pengembangan keilmuan dan kualitas pendidikan serta memberikan masukan kepada Rektor dalam hal pembinaan suasana akademik, etika keilmuan, integritas, dan moral sivitasakademika; dan memberikan pertimbangan kepada Rektor dan SA atas usulpengangkatan Guru Besar, dan doktor kehormatan (doctor honoris causa). "Hal ini sudah saya sampaikan pada Rapat Dewan Guru Besar USU beberapa waktu lalu," sebut Alvi, yang dahulu juga pernah sebagai Wakil Direktur II Sekolah Pascasarjana USU periode 2010 - 2015 itu. Sementara terkait dugaan plagiat yang dituduhkan kepada Muryanto Amin, tidak memenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan tinggi, ujar Guru Besar Ilmu Hukum Pidana ini, ia menegaskan berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 bahwa plagiat (plagiarism) yang dimaksud oleh, yaitu plagiarisme kata demi kata (Word for word Plagiarism), yakni penulis menggunakan kata‐kata penulis lain (persis) tanpamenyebutkan sumbernya. Kemudian, plagiarisme atas sumber (Plagiarism of Source), yakni penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup. Serta plagiarisme Kepengarangan (Plagiarism of Authorship), yakni penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. "Sedangkan self plagiarism, yakni penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih darisatu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiahnya sendiri, tidak termasuk ke dalam Plagiat sebagaimana di atur dalam Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan tinggi," pungkas Alvi. Selanjutnya, Alvi juga menjelaskan terkait dengan Komite Komisi Etik Universitas Sumatera Utara telah memutuskan dugaan pelanggaran Etika Keilmuan dan Moralitas Sivitas Akademika dalam bentuk plagiarisme oleh Dr. Muryanto Amin, S.Sos. M.Si., melalui keputusannya Nomor 55/UN5.1.KE/SK/TPM/2012 tertanggal 12 Januari 2012, sebagaimana yang dapat di lihat dari isi “keputusan Rektor Nomor: 82/UN.5.1.R/SK/KPM/2021 Tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Norma, Etika Akademik/Etika Keilmuan Dan Moral Sivitas Akademika Atas Nama Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si. Dalam Kasus Plagiarisme” yang beredar saat ini, juga memiliki cacat hukum dan tidak mempunyai kewenangan dan kekuatan hukum dalam melakukan tugasnya oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 11 ayat (6) Peraturan Rektor USU No. 37/2017 merupakan Komite Etik tingkat Universitas, kedudukan, wewenang dan tugasnya, yakni: a. Komite Etika tingkat banding, sehingga Komite ini baru bekerja dalam hal adanya Keputusan Sidang Komite Etika di tingkat Fakultas dilakukan upaya banding oleh Pelapor atau Terlapor (Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 27 PR.USU No. 37/2017); b. Komite Etika yang dibentuk Rektor berdasarkan Pasal 11 ayat 6 PR.USU No. 37/2017, oleh karena Komite Etika Fakultas tidak melakukan penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (5) PR.USU No. 37/2017, sehingga jika Komite Etik Universitas Sumatera Utara tersebut terbentuk bukan dikarenakan Komite Etika Fakultas yang tidak melakukan Penyelidikan dan Pemeriksaan atau terbentuk sebelum adanya Komite Etika Tingkat Fakultas. Selanjutnya, Alvi menjelaskan bahwa, terkait dengan Komite Etik Universitas tersebut, yang jika diperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Rektor USU No. 37/2017, yang berbunyi: “Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan Keputusan Rektor”, maka Komite Etik Universitas Sumatera Utara dalam setiap melaksanakan tugas untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran etika dan norma akademik, harus berdasarkan Keputusan Rektor. Namun Komite Etik Universitas dalam melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran Etika Keilmuan dan Moralitas Sivitas Akademika dalam bentuk plagiarisme oleh Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si. tidak di dasarkan kepada Keputusan Rektor (Rektor tidak pernah menerbitkan Keputusan dalam hal penyelidikan tersebut), sehingga keberadaan Komite Etik Universitas dalam melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran Etika Keilmuan dan Moralitas Sivitas Akademika dalam bentuk plagiarisme oleh Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si. tidak berdasarkan hukum (ketentuan yang berlaku) juga cacat hukum, serta tidak mempunyai kewenangan dan kekuatan hukum dalam melakukan tugasnya. Dengan demikian ujar Alvi, jika benar Keputusan Rektor USU Nomor: 82/UN.5.1.R/SK/KPM/2021 Tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Norma, Etika Akademik/Etika Keilmuan Dan Moral Sivitas Akademika Atas Nama DR. MURYANTO AMIN, S.SOS., M.Si. sebagaimana yang beredar saat ini, maka dapat dikatakan Keputusan Rektor Nomor: 82/UN.5.1.R/SK/KPM/2021, juga memiliki cacat hukum. (Aul/buwas)

Tag: plagiat

Prof Dr Alvi Syahrin : Pembentukan Tim Penelusuran Dugaan Plagiat Muryanto Amin Langgar Statuta USU

Prof Tan Kamello : Hukum Positif Tidak Mengenal Selfplagiarism atau Autoplagiarism