Tag: Prabowo Saputro

Blitar (XNews.id) - Seratusan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) Blitar menggelar aksi ujuk rasa di Kantor Pemkab Blitar dan DPRD Kabupaten Blitar, pada Senin (18/9/2023). Dalam aksinya, massa menuntut aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar. Jaka Prasetya, koordinator aksi mengatakan bahwa unjuk rasa tersebut adalah upaya mengawal dugaan korupsi yang terjadi di pemerintah kabupaten Blitar. "Diantaranya, pengelolaan PDAM, pengelolaan bekas tanah bengkok, pengelolaan RSUD Ngudi Waluyo, pengelolaan RSUD Srengat, sewa rumah jabatan wakil bupati," ujar ketua LSM GPI. Selain itu yang tak kalah penting, kata Jaka, aparat agar segera membongkar dugaan korupsi di bagian layanan pengadaan (BLP) serta menghentikan pemberian anggaran untuk rumah sakit di kabupaten Blitar. "Karena diduga sarat dengan korupsi dan permainan. Untuk itu agar aparat penegak hukum turun tangan", kata Jaka. Usai menggelar orasi di kantor Pemkab dan DPRD Blitar, selanjutnya perwakilan massa aksi menuju kantor Kejaksaan Negeri Blitar untuk dilakukan audensi serta penyampaian tuntutan pengunjuk rasa. Tiba di kantor kejaksaan negeri Blitar, perwakilan yang dipimpin oleh Jaka Prasetya disambut oleh Kepala Kejaksaan beserta jajaranya, selanjutnya dilakukan audensi secara tertutup. Selesai digelar audensi, Prabowo Saputro, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blitar mengatakan, bahwa kedatangan perwakilan LSM GPI menyampaikan permasalahan adanya dugaan korupsi yang terjadi. Menanggapi hal tersebut, pihak Kejaksaan menjelaskan, diantaranya terkait eks tanah bengkok saat masih dalam proses penyelidikan oleh pidsus. "Masih proses penyelidikan oleh Pidsus", kata Prabowo. Masih kata dia, untuk kasus bagian layanan pengadaan (BLP) bukan menjadi ranah kejaksaan, karena sudah ditangani oleh pihak Polres Blitar dan Polda Jatim. "Untuk BLP kita sudah bersurat dan ditangani oleh Polres dan Polda. Bahkan sudah ada yang dipanggil dari pihak-pihak mereka", ungkapnya. Terkait masalah rumah sakit Ngudi Waluyo Wlingi, Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya saat ini menjadi pendamping terhadap proyek tersebut. Dirinya juga membantah bahwa kejaksaan bukan jadi backing atau bamper. "Belum ada progres, namun sesuai info dari rumah sakit sudah ada yang signifikan. Kita belum ada ada monev, mungkin sebentar lagi. Kita juga tidak mau dijadikan bamper, kalau ada masalah disana ya kita duluan yang menangani. Kita hanya mendampingi masalah hukumnya jadi tidak boleh mencampuri urusan teknisnya. Kita tidak main-main dalam hal ini". Tegasnya. Selanjutnya, kata Kasi Intel, terkait permasalahan di PDAM pihaknya mengaku ada perjanjian kerja sama (PKS) dengan bidang Datun terkait penyelesaian masalah keperdataan di PDAM. "Namun hal ini tidak akan menghalangi dan tidak menutup kemungkinan oleh pejabat sebelumnya, jika ada potensi ya kita akan tidak lanjuti," ucapnya. Terakhir, terkait masalah sewa rumah jabatan wakil bupati Blitar, pihak kejaksaan mengaku belum ada informasi yang jelas. "Kita belum punya data, makanya kita menunggu data dari GPI, apakah nanti ada kerugian keuangan negara kita akan tidak lanjuti". Tutup Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blitar.