Tag: TP2ID

Blitar (XNews.id) - Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN) DPRD Kabupaten Blitar, akhirnya memutuskan sikap politiknya, dengan mendukung digunakannya hak angket terhadap Bupati Blitar, Rini Syarifah Draf hak angket fraksi GPN, ditandatangani 8 dari 10 anggota fraksi GPN, diserahkan kepada pimpinan dewan. "Sudah kami ajukan ke pimpinan. Yang tanda tangan 8 dari 10 orang anggota. Dari Gerindra semuanya tanda tangan, 6 orang. Lalu dari PKS 1 orang dan Nasdem 1 orang," kata Ketua Fraksi GPN, Sugianto, Rabu (8/112023), melalui pesan singkat WhatsApp. Dengan bergabungnya 8 orang tersebut, total anggota DPRD Kabupaten Blitar yang mendukung hak angket sebanyak 34 orang, yang berasal dari 3 fraksi, yaitu Fraksi PDI Perjuangan (19 anggota), PAN (7 anggota), dan GPN (8 anggota). Kini, ketiga fraksi tersebut kompak mendukung hak angket terkait kasus sewa rumah dinas wakil bupati Blitar, yang terungkap menyewa rumah pribadi Rini Syarifah dengan APBD Kabupaten Blitar tahun 2021-2022, senilai Rp 490 juta. Sebelumnya, terungkap pula bahwa rumah itu tak pernah ditinggali Wabup Rahmat Santoso, melainkan tetap ditinggali Bupati Rini Syarifah dan keluarganya sendiri. Sama dengan dua fraksi sebelumnya, Fraksi GPN juga mempersoalkan kebijakan Rini Syarifah yang tetap ngotot mempertahankan Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID). Tim bentukan bupati ini diduga menjadi sarang oligarki dan mengintervensi organisasi perangkat daerah (OPD), serta mengontrol jalannya pemerintahan Rini Syarifah selama ini. Selain itu, ada sosok kakak kandung bupati Rini Syarifah di tubuh TP2ID, yang makin memperparah adanya dugaan nepotisme. "Dua-duanya (kasus sewa rumdin dan TP2ID). Itu yang meresahkan masyarakat akhir-akhir ini," pungkas Sugianto.