Tag: TPUA

JAKARTA (XNews.id) - Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Eggi Sudjana,SH. M.Si serta Sekretaris Jenderal H. Damai Hari Lubis,SH,MH melalui Press Realese kepada media, Senin (22/6). Mengeluarkan Maklumat serta pesan penting kepada MUI perihal Penolakan Rancangan Undang – Undang Haluan Ideologi Pancasila. Dugaan Tindak Pidana Perencanaan Makar Terhadap Dasar / Ideologi Negara dibalik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Hal ini ditengarai dari adanya niat kesengajaan untuk tidak mencantumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai dasar keberlakuan UUD 1945 yang memuat Pancasila Dasar Negara seperti tidak memuat Tap MPRS No. XXV/1966 yang berisi tentang Pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pelarangan pengenyebaran dan pengembangan ideologi komunisme/marxisme-leninisme di seluruh wilayah NKRI hingga upaya memeras Pancasila menjadi Trisila hingga Ekasila. Dalam hal ini, menjadi pertanyaan serius apakah upaya tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana perencanaan makar Ideologi atau Dasar Negara. Dalam KUHP setidaknya terdapat beberapa jenis makar yang sudah diatur seperti pada pasal 104 KUHP, 106 KUHP, 107 ayat (1) KUHP), Pasal 107 huruf b, d dan e KUHP). Sehubungan dengan hal tersebut, dibalik RUU HIP patut diduga terdapat niat jahat untuk melakukan perubahan atas Dasar / Ideologi Negara yakni Pancasila menjadi Trisila, yakni Sosio nasionalisme, Sosio demokrasi dan Ketuhanan yang berkebudayaan dan hingga Ekasila, yakni Gotong Royong. Fakta hukum berikutnya juga mengindikasikan bahwa patut diduga terjadi perencanaan Makar Dasar Negara/Ideologi yang dilakukan oleh Pengusung Ideologi Komunisme (PIK) dan oleh karenanya perlu dicurigai telah menjadi "penumpang gelap" dalam penyusunan RUU HIP. Beberapa indikasi adanya perencanaan oleh penumpang gelap ini dapat diungkap melalui beberapa bukti argumentatif yang secara substantif dapat dibaca dalam RUU HIP, berikut ini:seperti Cacat Ideologis Politik Hukumnya, Distorsi Pokok-pokok Pikiran Sila Pancasila Pergeseran Sendi Pokok Pancasila “Menjadikan keadilan sosial sebagai sendi pokok Pancasila dapat menyeret kita ke arah keadilan sosial ala komunis (ateis) dan kapitalis (sekular). “Kita buktikan bahwa kita tetap ingin menjadikan Pancasila sebagai bingkai penyelesaian kasus ini, baik secara hukum dan politik maupun secara moral. Oleh karenanya cara terbaik untuk menyudavi polemik ini adalah dengan cara : (1) DPR dan Pemerintah segera bertemu dan memutuskan secara tegas bahwa RUU HIP DIBATALKAN TANPA RESERVE. (2) Di samping itu semua yang terlibat dalam perumusan RUU HIP harus minta maaf secara terbuka kepada seluruh bangsa Indonesia sebagai bentuk penyesalan atas kesalahannya mendistorsi Pancasila dalam RUU HIP”. “Namun demikian apabila kedua langkah tersebut tidak juga dilakukan, maka Presiden dapat segera membentuk TIM PENCARI FAKTA untuk memastikan ada tidaknya mens rea serta terpenuhinya unsur-unsur delik makar yang dilakukan oleh para pengusung RUU HIP yang mendistorsi teks dan konteks Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara, Dasar Negara dan Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara. Disisi lain organisasi masyarakat yang selama ini selalu meneriakan Pancasila sudah final seperti misalnya Ormas-Ormas Islam lainnya yang peduli tegaknya Ajaran Islam maupun aparat penegak hukum seharusnya memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi untuk menyikapi hal ini demi melindungi falsafah bangsa Indonesia dan menjaga kesatuan Negara Indonesia. Hal mana dapat dilakukan dengan membuat laporan atau pengaduan, adapun aparat penegak hukum Polisi yang TRIBRATA , MENGAYOMI MELINDUNGI dan MELAYANI RAKYAT , seharusnya sejatinya dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan mengingat hal ini merupakan delik formil tanpa harus menunggu adanya laporan maka aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas hal ini” tutur beliau. Secara teori hukum sejatinya delik makar ini adalah delik biasa, bukan delik aduan. Polri dan atau Kejaksaan dapat segera melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa harus menunggu laporan dari pihak mana pun. Pihak yang lain seperti anggota fraksi Partai Demokrat dan PKS serta penggiat Studi Pancasila, Rumah Pancasila, MUI dan lain-lain dapat mendorong agar Polri dan atau Kejaksaan menjalankan tugasnya dalam rangka penyelamatan Dasar Negara/Ideologi Pancasila dari rongrongan pihak yang melakukan permufakatan jahat untuk menggeser sendi pokok hingga mengganti Pancasila. Kehendak mengusut kasus ini sangat ditentukan pula oleh Presiden sebagai penanggungjawab pelaksanaan ideologi/dasar negara Pancasila. Apalagi Presidenlah yang berada sebagai atasan langsung BPIP, maka Presiden wajib menginisiasi penyelidikan kasus ini sebagai bukti bahwa Presiden tidak terlibat dalam perencanaan makar terhadap dasar negara/ideologi Pancasila. Presiden dapat menginisiasi pembentukan TIM PENCARI FAKTA atas dugaan adanya Perencanaan Makar terhadap Pancasila Dasar Negara/ideologi. Para Ketua Partai Politik yang tidak terlibat dalam pengusungan RUU HIP pun dapat mendorong agar kepolisian, kejaksaan dan Presiden bahu membahu mengatasi kasus ini sesegera mungkin. Pers release ini tidak dimaksudkan untuk memperkeruh keadaan negeri yang masih silang sengkarut dalam hukum dan penegakannya, namun sebagai bentuk partisipasi publik dan sarana agar masyarakat dapat memahami kasus ini secara jernih. Kita tidak berharap sebagian rakyat melakukan tindakan kekerasan dalam penyelesaian dugaan adanya perencanaan makar terhadap dasar negara/ideologi negara Pancasila. Due process of law harus kita utamakan dibandingkan penyelesaian secara bar-bar atau penggunaan kekuasaan. Kita buktikan bahwa kita tetap ingin menjadikan Pancasila sebagai bingkai penyelesaian kasus ini, baik secara hukum dan politik maupun secara moral. Oleh karenanya cara terbaik untuk menyudavi polemik ini adalah dengan cara : (1) DPR dan Pemerintah segera bertemu dan memutuskan secara tegas bahwa RUU HIP DIBATALKAN TANPA RESERVE. (2) Di samping itu semua yang terlibat dalam perumusan RUU HIP harus minta maaf secara terbuka kepada seluruh bangsa Indonesia sebagai bentuk penyesalan atas kesalahannya mendistorsi Pancasila dalam RUU HIP. Namun demikian apabila kedua langkah tersebut tidak juga dilakukan, maka Presiden dapat segera membentuk TIM PENCARI FAKTA untuk memastikan ada tidaknya mens rea serta terpenuhinya unsur-unsur delik makar yang dilakukan oleh para pengusung RUU HIP yang mendistorsi teks dan konteks Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara, Dasar Negara dan Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara. Disisi lain organisasi masyarakat yang selama ini selalu meneriakan Pancasila sudah final seperti misalnya Nahdlatul Ulama (NU), Barisan Ansor Serbaguna (BANSER) bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan HMI ( HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM ) serta Ormas-Ormas Islam lainnya yang peduli tegaknya Ajaran Islam maupun aparat penegak hukum seharusnya memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi untuk menyikapi hal ini demi melindungi falsafah bangsa Indonesia dan menjaga kesatuan Negara Indonesia. Hal mana dapat dilakukan dengan membuat laporan atau pengaduan, adapun aparat penegak hukum Polisi yang TRIBRATA , MENGAYOMI MELINDUNGI dan MELAYANI RAKYAT , seharusnya sejatinya dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan mengingat hal ini merupakan delik formil tanpa harus menunggu adanya laporan maka aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas hal ini. Dikutip dari artikel Prof. Pierre Suteki yang berjudul "DISTORSI PANCASILA DALAM RUU HIP: Adakah Indikasi Perencanaan Makar Terhadap Dasar Negara/Ideologi?", dan artikel Eggi Sudjana yang berjudul "DUGAAN TINDAK PIDANA MAKAR SETIDAKNYA PERCOBAAN dan atau TELAH MENGADAKAN HUBUNGAN KERJASAMA DENGAN PARTAI KOMUNIS CHINA ( PKC ) : RUU HIP apakah termasuk kejahatan terhadap dasar negara?". (**/Rls)