Tag: Unila Lampung Kuliah Umum

Lampung, (XNews.id) - Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi menjadi salahsatu narasumber Kuliah Umum dengan tema " Membaca Implikasi Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Terhadap Penguatan Otonomi Daerah Di Indonesia" di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu (FISIP) Politik Universitas Lampung (UNILA), Rabu (20/4/22). Dalam paparanya Senator Fachrul Razi Mengatakan Problematika Pemilu tahun 2019 sebagai sebuah pelajaran dalam melaksanakan Pemilu serentak 2024 nantinya. "Otonomi daerah berdasarkan dua prinsip kekuasan yang dikemukakan oleh Betham: immunity dan initiative. Hal itu berarti tergantungnya pembiayaan dari pusat dan penunjukan Pejabat kepala daerah akan cenderung mengurangi imunitas dan inisiatif daerah", katanya. Ia menambahkan, Otonomi daerah yang mulai digulirkan pada tahun 1999 telah melahirkan dua sisi kecenderungan, yaitu positif dan negatif. Di antara dua sisi itu, tarik-menarik terus terjadi antara kekuatan sentralisasi dan desentralisasi. Pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai turunan dari pelaksanaan otonomi daerah telah meningkatkan partisipasi rakyat, meningkatkan kesejahteraan, serta memunculkan calon pemimpin negeri ini. Namun, pemilihan kepala daerah secara langsung juga memiliki sisi lain, yakni juga memberikan masalah bagi kehidupan bernegara. Dampak negatif itu, antara lain, praktik politik uang, pembelian suara (vote buying), mahar politik, dan independensi penyelenggara pemilu. Lebih lanjut Senator Fachrul Razi menilai terdapat delapan (8) Problematika Pemilu ditahun 2019. Ia menilai Pemilu 2019 terlalu rumit dan kompleks selain itu juga menonjolnya isu Pilpres dari pada pileg itu sendiri terakhir mengenai belum maksimalnya pengawasan dan penegakan hukum, " Kita berharap tahun Pemilu 2024 ini harus direvisi," ujarnya. "Dampak Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2024 (Tanpa Revisi Regulasi). Pertama berat bagi Parpol menyiapkan kader. Kedua, Marak Pol Uang Pemilih. Ketiga, Beban Besar, Berat dan komplek bagi penyelenggara. Keempat Keamanan Nasional Riskan. Kelima, Pemerintah Pasca Pilpres tensi politik tinggi terjadi gesekan pendukung," pungkas Fachrul Razi. Jika Pemilu dan Pilkada dilaksanakan pada tahun 2024, maka beberapa hal akan terjadi: Penunjukkan Pejabat kepala daerah dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Anggaran akan terserap banyak pada kegiatan tersebut. Program Pembangunan daerah akan ikut bermasalah Hubungan kerja antara Kepala Daerah dengan DPRD sebagai akibat political relation antara keduax Program pembangunan dan pemerintahan bisa jadi tidak dilaksanakan berdasarkan RPJMD yang dikoneksikan dengan visi dan misi kepala daerah. Terakhir Fachrul Razi menyoroti masalah anggaran Pemilu dan Pilkada, Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah, serta Pengangkatan Pejabat dari ASN. (*)