Tag: UU Kesehatan 2023

JAKARTA - Pada tanggal 11 Juli 2023, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui RUU Kesehatan 2023 menjadi undang-undang, yang menuai pro dan kontra di kalangan tenaga kesehatan (nakes). Sebagian orang berpendapat bahwa pengesahan RUU Kesehatan terlalu terburu-buru, mengingat bahwa RUU tersebut baru dibahas pada tahun sebelumnya oleh DPR RI. Pemetaan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) baru dilakukan antara Februari dan April 2023. Selain itu, produk hukum yang akan disahkan mengubah banyak undang-undang yang sudah ada, termasuk mencabut 9 UU dan mengubah 4 UU terkait kesehatan. Jadi, bagaimana pro dan kontra serta isi UU Kesehatan 2023 yang disetujui oleh DPR? Pro dan Kontra Isi RUU Kesehatan 2023 Beberapa poin dalam RUU Kesehatan 2023 yang menimbulkan pro dan kontra antara lain: STR berlaku seumur hidup dan rekomendasi organisasi profesi untuk memperoleh SIP Salah satu isi RUU Kesehatan 2023 adalah dominasi organisasi profesi kesehatan. Pemerintah berpendapat bahwa beberapa masalah dapat diselesaikan melalui RUU Kesehatan, termasuk pembentukan dokter spesialis. Menurut pemerintah, dominasi organisasi kesehatan menghambat pertumbuhan dokter spesialis karena biaya pengurusan izin praktik yang tinggi. Namun, rasio dokter spesialis di Indonesia masih jauh di bawah standar. Rasio dokter spesialis di Indonesia hanya 0,12 per 1.000 penduduk, lebih rendah dari rata-rata Asia Tenggara sebesar 0,20 per 1.000 penduduk. Sementara itu, rasio dokter umum di Indonesia adalah 0,62 dokter per 1.000 penduduk, lebih rendah dari standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 1,0 per 1.000 penduduk. Selain itu, UU Kesehatan juga mengubah persyaratan bagi dokter untuk mendapatkan SIP. Menurut Undang-Undang Kesehatan, tenaga kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), alamat praktik, dan bukti pemenuhan kompetensi untuk mendapatkan SIP. Namun, organisasi profesi seperti IDI berpendapat bahwa aturan ini mencabut peran organisasi profesi dalam menentukan persyaratan praktik tenaga kesehatan. Surat rekomendasi dari organisasi profesi dapat menunjukkan bahwa calon tenaga kesehatan memiliki etika dan moral yang baik. Alokasi anggaran kesehatan DPR RI dan pemerintah telah sepakat untuk meningkatkan alokasi anggaran kesehatan minimal dari 5 persen menjadi 10 persen. Pemerintah berpendapat bahwa peningkatan alokasi tersebut akan memastikan pengeluaran yang terencana dan berdasarkan komitmen belanja anggaran pemerintah. Dengan demikian, program kesehatan strategis dapat berjalan secara maksimal. Namun, langkah ini tidak sesuai dengan Deklarasi Abuja Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan TAP MP RI X/MPR/2001. Tenaga kesehatan asing di Indonesia Salah satu permasalahan yang menjadi sorotan bagi tenaga kesehatan dalam RUU Kesehatan yang direvisi adalah kemudahan pemberian izin untuk dokter asing. Dalam RUU tersebut, terdapat berbagai persyaratan bagi dokter asing maupun dokter WNI yang berada di luar negeri dan ingin membuka praktik di Indonesia. Persyaratan tersebut mencakup Surat Tanda Registrasi (STR) sementara dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan Pasal 233 UU Kesehatan. Tenaga kesehatan yang ingin membuka praktik di dalam negeri harus memenuhi persyaratan, seperti Surat Tanda Registrasi (STR) sementara, Surat Izin Praktek (SIP), dan Syarat Minimal Praktek. 10 Poin yang Diperbaiki oleh UU Kesehatan 2023 menurut Menkes Menurut Kementerian Kesehatan, terdapat sejumlah aspek yang diperbaiki dalam Undang-undang Kesehatan, antara lain: Mengubah fokus dari pengobatan menjadi pencegahan. Memudahkan akses layanan kesehatan. Mendorong industri kesehatan untuk mandiri di dalam negeri. Mempersiapkan sistem kesehatan yang tangguh menghadapi bencana. Meningkatkan efisiensi dan transparansi pembiayaan kesehatan. Memperbaiki kekurangan tenaga kesehatan. Menyederhanakan proses perizinan. Melindungi tenaga kesehatan secara khusus. Mengintegrasikan sistem informasi kesehatan. Mendorong penggunaan teknologi kesehatan yang mutakhir. Pengesahan UU Kesehatan 2023 memiliki dampak penting, antara lain: Penyederhanaan perizinan: Proses perizinan menjadi lebih mudah dengan STR berlaku seumur hidup, mempercepat izin praktik tenaga kesehatan. Peningkatan alokasi anggaran: Alokasi anggaran kesehatan meningkat dari 5% menjadi 10%, memberikan dana lebih untuk infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Penguatan rantai pasok kefarmasian dan alat kesehatan: Prioritas penggunaan bahan baku dan produk dalam negeri, mendorong perkembangan industri kesehatan di dalam negeri. Peningkatan jumlah dan pemerataan tenaga kesehatan: Peningkatan produksi dokter spesialis dan pemerataan di daerah yang kurang tenaga medis. Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan: Memberikan perlindungan hukum khusus terhadap kekerasan, pelecehan, dan perundungan terhadap tenaga medis. Pemanfaatan teknologi kesehatan: Mendorong penggunaan teknologi biomedis dan pelayanan kedokteran presisi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Pengesahan UU ini diharapkan dapat meningkatkan akses, kualitas, dan keadilan pelayanan kesehatan di Indonesia. Pengesahan UU Kesehatan 2023 Ada 11 undang-undang terkait sektor kesehatan yang telah berlaku cukup lama dan perlu disesuaikan dengan perubahan zaman. Pemerintah setuju dengan DPR mengenai cakupan dan inti dari hasil pembahasan yang diringkas dalam 20 bab dan 458 pasal dalam RUU Kesehatan. Sebelumnya, pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Pemerintah telah menerima banyak masukan dan pendapat dalam bentuk lisan maupun tertulis. RUU Kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia melalui berbagai perbaikan dalam pelayanan kesehatan di fasilitas primer dan sekunder. Menteri Kesehatan RI berharap bahwa dengan pengesahan RUU Kesehatan ini, sistem kesehatan yang tangguh dapat dibangun di seluruh Indonesia, termasuk daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Jadi, itulah informasi mengenai isi RUU Kesehatan 2023 yang disetujui menjadi UU Kesehatan 2023 oleh DPR. Jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai isi RUU tersebut, Anda dapat mengunduhnya melalui tautan yang telah disediakan.