Topik: Maritim

Jakarta, (XNews.id) - Presiden Jokowi baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah terkait Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (PP PKKPH) di perairan dan yurisdiksi laut nasional Indonesia. Dimana dengan ditandatangani PP tersebut, kami mengapresiasi ikhtiar pemerintah untuk melakukan percepatan tata kelola keamanan laut kita yang selama ini perlu diluruskan. Salah satunya adalah melalui PP ini, Ujar Sutisna yang merupakan Direktur Maritime Strategic Center. Namun patut disayangkan, masih ada saja pihak yang mencoba membuat gaduh. Seperti apa yang diungkapkan Soleman Pontoh, dimana dirinya menyebutkan bahwa Presiden telah melanggar konstitusi dan membuat gaduh. "Ujar Sutisna saat dihubungi pihak wartawan melalui sambungan telepon. (Senin, 21 Maret 2022). Menurut Sutisna, perlu menjadi pertanyaan adalah kenapa Pontoh tiba tiba mengetahui perkembangan pembahasan tersebut dan membuat kegaduhan atas statementnya yang tak mendasar. Padahal ia merupakan Purnawirawan TNI dan juga staf ahli Direktorat KPLP namun kerap dibantahnya meski hadir dalam RDP dengan DPD RI pada Juli 2020 silam disamping Dir KPLP, sehingga harusnya membuat pernyataan yang menyejukan. "Ujar Sutisna". Sutisna juga menjelaskan bahwa seharusnya Pontoh yang kabarnya adalah orang Hukum, Perlu memahami dasar hukum Pembentukan PP, Dimana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.” dan Pasal 1 angka (5) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(“UU 12/2011”) yang berbunyi“Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.” Lalu Sutisna menambahkan adapun materi muatan PP diatur dalam Pasal 12 UU 12/2011 yaitu “Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.” Disebutkan dalam penjelasan Pasal 12 UU 12/2011 bahwa: “Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.” Bila kita merujuk pada pernyataannya Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H, M.H. yang merupakan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Indonesia periode 2008-2018. Sebelum menjadi hakim konsitusi, ia adalah Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan di Universitas Indonesia. Ia juga adalah hakim konsitusi wanita pertama di Indonesia menjelaskan terkait terbentuknya PP dilihat dari dua kondisi. Yakni secara tegas diperintahkan oleh UU atau PP dapat dibentuk meskipun UU tidak secara tegas menyebutkannya. Oleh karena itu Sutisna menjelaskan bahwa Jika suatu masalah di dalam suatu UU memerlukan pengaturan lebih lanjut, sedangkan di dalam ketentuannya tidak menyebutkan secara tegas-tegas untuk diatur dengan PP, maka PP dapat mengaturnya lebih lanjut sepanjang hal itu merupakan pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang tersebut. Dan mengenai materi muatan PP yang tidak secara tegas-tegas diperintahkan oleh UU dibentuk sebagai peraturan yang menjalankan UU, atau peraturan yang dibentuk agar ketentuan dalam undang-Undang dapat berjalan sepanjang dia tidak menyimpang dari ketentuan dalam UU. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ponto, terkait materi-materi dalam UU No 32 sampai saat ini belum dapat berjalan karena belum ada pengaturan lebih lanjut yang mengatur tentang pelaksanaannya seperti, "mensinergikan dan memonitor patroli perairan oleh instansi terkait" (Pasal 62 huruf d), "mensinergikan sistem informasi" (Pasal 63 ayat (1) huruf c). " Maka dari itu menurut Sutisna, dibutuhkan peraturan pelaksananya dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Jika ingin dites, silahkan dibaca UU 32 dan Draft PP yang sdr. Ponto dapatkan dari pihak yang berkepentingan PP ini tidak terlaksana. Serta apa yang dipermasalahkan Pontoh tidak relevan karena dalam hal ini materi muatan PP yang disusun merupakan amanat dari UU, dan tidak keluar dari UU no 32. "Tutup Sutisna" (*)